Warta Fiskal

APBN 2015

Edisi: 1 / Tahun 2015

Total belanja Negara pada APBNP 2015 ditetapkan sebesar Rp 1.984,1 triliun atau naik sekitar Rp 142 triliun dibandingan dengan APBN 2014 sebesar Rp 1.842,5 triliun. Secara teori, belanja negara (spening) menjelaskan tersedianya dana untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

|

Warta Fiskal

Pencapaian Fiskal 2014

Edisi: 6 / Tahun 2014

Beberapa masalah dalam persiapan Pilkada serentak 2015 mencuat dan berpotensi menjadi polemik yang bisa mengakibatkan kegaduhan politik baru. Mulai dari nasib Golkar dan PPP yang terancam tak bisa ikut, hingga anggaran bagi 184 KPU daerah yang belum tersedia.

|

Warta Fiskal

Indonesia Hebat

Edisi: 5 / Tahun 2014

Presiden Joko Widodo atau sering dipanggil Jokowi, memimpin Negeri ini dengan visinya “Indonesia Hebat”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Jokowi menjalankan sembilan agenda prioritas yang Ia namakan Nawa Cita. Dari Sembilan agenda perioritas tersebut, setidaknya ada tiga agenda yang memerlukan peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku unit perumus kebijakan fiskal.

|

Warta Fiskal

Tantangan Fiskal

Edisi: 4 / Tahun 2014

Dalam membangun kemandirian ekonomi, peran fiskal sangat penting. Pemerintah harus mengoptimalkan sumber daya ekonomi yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan Negara. Pajak hanya meningkat bila sumberdaya ekonomi dikuasasi Negara dan dikelola secara mandiri.

|

Warta Fiskal

Mengelola Subsidi Secara Kreatif

Edisi: 3 / Tahun 2014

subsidi pada dasarnya bukan persoalan “besar-kecilnya”, melainkan persoalan “tepat sasaran-tidak tepat sasaran’. Pemerintah bisa memberikan subsidi tepat sasaran asalkan memiliki kemauan, keberanian dan perencanaan yang baik.

|

Warta Fiskal

Inovasi Menggali Pajak

Edisi: 2 / Tahun 2014

Di era pemerintahan baru nanti, siapapun Presidennya, mungkin bisa dicoba membuat suatu inovasi untuk menyelesaikan persoalan manajerial. Salah satu bentuknya adalah figur Dirjen Pajak dan sejumlah Direktur di-hire dari kalangan professional atau non-PNS. Menkeu cukup membentuk sebuah komite seleksi yang diisi oleh kalangan independen atau profesional untuk melakukan proses hiring.

|

ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 26/KM.10/2018,   USD : 13,923.00    AUD : 10,580.97    GBP : 18,532.57    SGD : 10,405.95    JPY : 12,726.78    EUR : 16,263.79    CNY : 2,173.07