Sosialisasi Kebijakan Fiskal Kepada Mahasiswa UNILA


Jakarta, (11/4): Sebagai salah satu bentuk diseminasi informasi terkait kebijakan fiskal, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali menerima kunjungan mahasiswa yang kali ini berasal dari Universitas Lampung (UNILA). Kunjungan dalam bentuk sosialisasi kebijakan fiskal ini diselenggarakan di ruang Fiskal-Analis, lantai 3 BKF, dan dihadiri oleh 120 orang peserta.

Sosialisasi dibuka oleh Endang Larasati, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretariat BKF. Pada kesempatan tersebut, Endang mengenalkan tugas utama BKF sebagai unit yang berperan menghasilkan rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang akan dijadikan bahan pengambilan keputusan oleh Menteri Keuangan.

Penyampaian materi sosialisasi dipandu oleh Dwi Anggi Novianti, Kepala Subbidang Ekonomi Dan Keuangan Internasional, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF. Materi pertama berjudul “APBN: Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal 2018” disampaikan oleh Praptono Djunedi, Peneliti pada Pusat Kebijakan APBN, BKF. Dalam kesempatan ini, Praptono menjelaskan fungsi APBN sebagai instrumen untuk mewujudkan masyarakat  adil dan makmur. Menurut Praptono, pemerintah saat ini terus berupaya memantapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Di antaranya melalui optimalisasi pendapatan negara, menciptakan belanja negara yang berkualitas, serta pembiayaan yang efisien dan berkelanjutan.

Praptono juga menerangkan beberapa strategi pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan, yakni: 1) meningkatkan akses ke layanan dasar; 2) meningkatkan akses ke permodalan; 3) meningkatkan akses ke pekerjaan berkualitas melalui perbaikan kualitas SDM; 4) penguatan fungsi pajak untuk redistribusi pendapatan dan mewujudkan keadilan, dan; 5) mengendalikan harga pokok.

Dewi Puspita, Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Daerah, Pusat Kebijakan APBN, BKF, menyampaikan materi kedua bertajuk “Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)”. Dikatakan Dewi, TKDD merupakan bentuk implementasi dari Nawacita ke-3 pemerintahan Jokowi-JK, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dewi melanjutkan, pada pada tahun 2018, alokasi TKDD mencapai Rp766,2 triliun atau meningkat Rp24,2 triliun (3,3%) dibandingkan realisasi tahun 2017. Secara merata, peningkatan alokasi TKDD dalam periode 2013-2018 tumbuh 8,4% per tahun.

Menurut Dewi, TKDD yang mendanai lebih dari 70% total belanja APBD ini masih memiliki beberapa tantangan dalam pengelolaannya. Antara lain keselarasan alokasi TKDD dengan kemampuan keuangan negara, tumpang tindih pendanaan TKDD dengan belanja K/L, serta pemanfaatan TKDD oleh daerah yang belum optimal. (atw/dt)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/KM.10/2018,   USD : 14,134.00    AUD : 10,658.45    GBP : 19,032.00    SGD : 10,539.58    JPY : 12,756.55    EUR : 16,665.12    CNY : 2,222.96