Seminar Perpajakan Nasional


Tangerang Selatan, (9/3): Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Hidayar Amir, berkesempatan menyampaikan langsung “Underground Economy beserta Implikasinya” kepada mahasiswa dalam acara Seminar Perpajakan Nasional yang diselenggarakan oleh PKN STAN. Tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa STAN, seminar yang berlokasi di Gedung G, PKN STAN ini dihadiri juga oleh mahasiswa lain dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Acara seminar diawali dengan pemaparan laporan kegiatan Seminar Perpajakan Nasional 2018 oleh Rahmadi Murwanto, Direktur PKN STAN dan dibuka secara resmi oleh Astera Primanto Bhakti, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Hadir sebagai keynote speaker, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan yang menyampaikan tentang empat fokus perpajakan Indonesia di tahun 2018, yaitu (1) perbaikan pelayanan perpajakan; (2) perbaikan data; (3) pembenahan kualitas pemeriksaan dan; (4) perbaikan SDM, organisasi, dan perangkat kerja.

Pada kesempatannya, Hidayat Amir, Kepala Pusat Kebijakan APBN menyampaikan bahwa dalam mengukur underground economy dapat digunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan langsung (direct method) seperti survey dan sampling, pendekatan tidak langsung dan model approach. Hidayat Amir juga menjelaskan korelasi underground economy dengan perekonomian di Indonesia, contohnya underground economy yang berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan income per capita. Ketika underground economy meningkat, potensi penerimaan pajak turun, pembangunan sektor publik juga menurun sehingga menyebabkan multiplier perekonomian kecil. Beliau juga menambahkan bahwa Underground Economy berkorelasi positif terhadap kemiskinan dan berkorelasi negatif terhadap penerimaan pajak baik PPh maupun PPN.

Selain Hidayat Amir, seminar yang dimoderatori oleh Ferry Irawan, Dosen PKN STAN ini  juga menghadirkan narasumber lain yang kompeten di bidang perpajakan, yaitu Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Pajak; Gunadi, Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan, dan; Ajib Hamdani Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Hadir pula dua narasumber internasional yakni Bede Moore, Team Leader Government Partnership Fund the Australian Treasury, dan Katherine Tuck, Minister Counselor Australian Treasury South East Asia yang memaparkan tentang sistem perpajakan di Australia. (cs/lnf)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 18/KM.10/2018,   USD : 13,858.00    AUD : 10,640.43    GBP : 19,446.43    SGD : 10,515.60    JPY : 12,837.21    EUR : 17,023.35    CNY : 2,203.15