Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2017 di Makassar


Makassar, (16/11): Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharan Sulawesi Selatan meyelenggarakan Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan bertajuk “APBN 2018: Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan”,  di Ballroom Hotel Aston, Makassar.  Hadir dalam seminar ini di antaranya para pejabat pemerintah daerah Sulawesi Selatan, akademisi dari perguruan tinggi, perwakilan kantor wilayah Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sulawesi Selatan, Dra. Marni Misnur, M.M, pada kesempatan pertama menyampaikan welcome remarks yang di dalamnya mengutarakan apresiasinya atas terselenggaranya seminar ini. Marni berharap, melalui terselenggaranya seminar ini mampu menambah pengetahuan peserta, khususnya mengenai kondisi perekonomian nasional terkini dan arah kebijakan pemerintah pusat dalam melalui tantangan perekonomian pada tahun 2017. Diharapkan pula dari seminar ini dapat diperoleh masukan dari para pemangku kepentingan di lingkup daerah Sulawesi Selatan, sehingga mampu membantu pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang dapat berkontribusi optimal bagi masyarakat Sulawesi Selatan secara umum.

Pemaparan materi dari para narasumber dimoderatori oleh Yusri Zamhuri, Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB Universitas Hasanuddin. Narasumber pertama adalah Adriyanto, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; kedua, Heru Wibowo, Kasubdit Penyusunan Anggaran Belanja Negara III, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan ketiga, Abdul Hammid Paddu, Ekonom Sulawesi Selatan.

Adriyanto menyampaikan outlook Kondisi Makro Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Terkini terutama mengenai Arah Kebijakan Fiskal Untuk Akselerasi Pemerataan Pembangunan. Adriyanto menyampaikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sebesar 5,06% sampai Kuartal Tiga dan Pertumbuhan Ekonomi positif terjadi di setiap kawasan Indonesia. Disampaikan juga mengenai Perkembangan Indikator Kesejahteraan yakni perbaikan pada angka indikator kesejahteraan sosial  namun kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi tantangan utama pembangunan dan akselerasi penurunan kemiskinan & ketimpangan perlu dioptimalkan. Atas dasar hal tersebut, Adriyanto menyampaikan perlu adanya arah dan strategi kebijakan fiskal untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Narasumber kedua, Heru Wibowo dalam paparannya menyampaikan kebijakan APBN 2018 yang secara garis besar befokus pada 3 aspek, efisiensi dan kualitas belanja prioritas, optimalisasi dan reformasi dalam pelaksanaan penerimaan negara, dan pentingnya menjaga kepercayaan rakyat melalui manajemen utang yang baik. Heru menyampaikan pentingnya menjaga momentum ekonomi dan kepercayaan masyarakat dilakukan dengan keberlanjutan dalam pembiayaan, utang yang terkendali, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Narasumber terakhir Abdul Hammid Paddu, Ekonom Sulawesi Selatan memaparkan tentang kondisi ekonomi makro dan keuangan daerah provinsi Sulawesi Selatan serta kinerja perekonomian daerah Sulawesi Selatan. Dalam presentasinya, Abdul Hammid menyatakan bahwa sebenarnya perekonomian nasional maupun penerimaan daerah itu seirama. Memang tantangan kita berasal dari global maupun domestik sendiri. Tantangan perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan antara lain mengenai produktivitas ekonomi daerah. Selama ini pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan selalu diatas rata-rata pertumbuhan nasional. Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pertumbuhan alamiah, artinya secara alamiah dengan kapasitas yang sudah terpasang seperti sektor pertanian, perkebunan dan perikanan dimanfaatkan memang mencapai 7-8%. Dalam jangka menengah dan panjang ke depan, kapasitas yang terpasang alami ini harus dikembangkan, seperti manusianya perlu dikembangkan, tanahnya harus diperbaiki, dan modalnya harus diefisienkan. Tantangan Provinsi Sulawesi Selatan berikutnya adalah kesenjangan infrastruktur. Memang dua tahun terakhir, dana Sulawesi Selatan secara besar besaran dialihkan untuk infrastruktur. Harapannya infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi dengan penyerapan tenaga kerja. Namun kenyataannya, pembangunan infrastruktur padat teknologi yang membuat penyerapan tenaga kerja menurun sehingga lapangan tenaga kerja menurun.

Sesi terakhir adalah sesi tanya-jawab dari para peserta seminar, pertanyaan yang disampaikan secara umum terkait dengan efektivitas alokasi dana desa, peranannya dalam mendorong perekonomian daerah, dan beberapa masalah mengenai dana anggaran daerah yang kurang optimal terserap. (ens/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2017,   USD : 13,518.00    AUD : 10,259.08    GBP : 18,175.22    SGD : 10,034.74    JPY : 12,052.43    EUR : 16,048.57    CNY : 2,045.58