Kunjungan Mahasiswa Vokasi Universitas Indonesia ke Badan Kebijakan Fiskal


Jakarta, (15/11): Bertempat di Ruang Rapat Analis-Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menerima kunjungan dari 60 mahasiswa vokasi Universitas Indonesia. Kunjungan yang merupakan bagian dari sosialisasi kebijakan fiskal kepada akademisi ini dibuka dengan sambutan dari Nursidik Istiawan, Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal. Nursidik dalam sambutannya menyampaikan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan yang memiliki tiga bisnis utama (core business) yaitu rekomendasi kebijakan fiskal kepada Menteri Keuangan, tata kelola kerja sama internasional dan sebagai knowledge policy center. Dengan adanya kunjungan dari berbagai mahasiswa di BKF, ia berharap dapat makin memperkaya mahasiswa mengenai pengetahuan tentang kebijakan fiskal Indonesia dan menambah masukan atau pandangan dari mahasiswa untuk BKF yang memiliki peran merumuskan kebijakan fiskal. 

Sesi presentasi dan diskusi pada kunjungan kali ini dimoderatori oleh Abdul Aziz, Kepala Subbidang Transaksi Berjalan, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF. Diawali dengan presentasi pertama dari Anggi Novianti, Kepala Subbidang Ekonomi dan Keuangan Internasional, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, yang memaparkan tentang perkembangan ekonomi terkini. Saat ini menurut Anggi, syarat agar tujuan pembangunan ekonomi dapat tercapai ialah dengan tumbuhnya perekonomian. Namun untuk mencapai hal tersebut, Indonesia masih akan terus menghadapi tantangan dari sisi global dan domestik yang harus diwaspadai. Dari sisi global atau eksternal yang harus perhatikan oleh Indonesia seperti, rebalancing ekonomi Tiongkok, normalisasi kebijakan moneter di negara – negara maju, harga komoditas yang turun, penuaan penduduk (aging population) di negara – negara maju seperti Jepang dan Jerman, kebijakan proteksionisme dari AS, kondisi keamanan dan geopolitik, serta perubahan iklim. Sementara dari sisi internal, tantangannya berupa kemiskinan, ketimpangan, infrastruktur dan kualitas SDM. Dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dari berbagai sektor baik sektor riil, moneter dan fiskal agar pembangunan dapat tercapai. Dari sektor fiskal, Kementerian Keuangan bekerja dalam pembangunan dengan mempengaruhi ekonomi melalui APBN. Caranya dengan mengoptimalisasi penerimaan negara, mengalokasikan belanja yang berkualitas, dan mengelola pembiayaan dengan prinsip kehati – hatian. 

Lebih lanjut Anggi menjelaskan, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-5 di tahun 2045 jika dapat memanfaatkan potensi bonus demografi (demographic dividend) saat ini. Namun ia melanjutkan, untuk mencapai hal tersebut ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti infrastruktur yang memadai, kesiapan teknologi, tata ruang wilayah, sumber daya manusia yang berkualitas, kelembagaan pemerintah yang terus diperbaiki dan dana yang bersumber dari APBN. 

Sesi kedua, Retno Maruti, Kepala Subbidang Asian Development Bank dan Islamic Development Bank, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF, memaparkan tentang lembaga keuangan multilateral di dunia. Retno menjelaskan saat ini Indonesia tergabung dalam beberapa bank pembangunan dunia (multilateral development bank disingkat MDB) seperti World Bank, ADB, AIIB dan IDB. Tujuan dibentuknya MDB yaitu untuk memberikan bantuan pembiayaan pembangunan infrastruktur baik hard infrastructure maupun soft infrastructure bagi negara – negara anggotanya. 

Seperti bank pada umumnya, bank pembangunan dunia juga menghimpun dana dari negara anggotanya. Saat ini kepemilikan saham Indonesia di World Bank mencapai 1,03%. Meskipun terlihat kecil, namun kepemilikan saham tersebut merupakan yang terbesar di antara negara–negara ASEAN. Dengan nilai tersebut, Indonesia dapat menempatkan Executive Director  secara bergiliran membawahi negara – negara ASEAN. Sementara itu, share saham Indonesia di  Asian Development Bank (ADB) sebesar 5,4%. Nilai tersebut menjadikan Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ke-6 diantara 63 negara anggota ADB. Dalam Islamic Development Bank (IDB) Indonesia memiliki 2,25% saham dan 3,61% pada Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).  (is/pg)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2017,   USD : 13,518.00    AUD : 10,259.08    GBP : 18,175.22    SGD : 10,034.74    JPY : 12,052.43    EUR : 16,048.57    CNY : 2,045.58