Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan di Jakarta


Jakarta, (7/11): Badan Kebijakan Fiskal menggelar Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan pada tanggal 7 November 2017 dengan dihadiri oleh para ekonom daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Workshop yang bertempat di Hotel Alila Jakarta ini membahas dan mendiskusikan beberapa isu strategis dalam perekonomian Indonesia. Salah satu isu yang dibahas adalah mengenai “Efektivitas Belanja Infrastruktur di Daerah” yang disampaikan oleh Noldy Tuerah, Ekonom FEKK Provinsi Sulawesi Utara sebagai narasumber pertama Workshop FEKK kali ini. Pada kesempatannya, Noldy  memaparkan data terkait efektivitas belanja modal, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan rasio belanja modal terhadap total belanja provinsi 2014-2016. Dalam data tersebut, sebagian besar provinsi di Indonesia dapat memanfaatkan belanja modal melebihi 80% dari besaran alokasi belanja modal, hanya sebagian provinsi saja yang belum memaksimalkan penggunaan belanja modal.

Pada sesi selanjutnya, Eddy Suratman, Ekonom FEKK Provinsi Kalimantan Barat memaparkan mengenai “Determinan SILPA dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Daerah”. Pada awal paparannya, Eddy menjelaskan tentang definisi SILPA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Eddy juga menjelaskan ada tiga faktor penyebab terjadinya SILPA, antara lain realisasi pendapatan yang melampaui target, efisiensi belanja dan rendahnya penyerapan anggaran. Faktor pertama dan kedua sering disebut sebagai sumber SILPA yang baik, sedangkan faktor ketiga merupakan sumber SILPA yang harus dihindari karena sangat mengganggu pencapaian target kinerja ekonomi dan sosial daerah.

Sesi ketiga, Moh. Ahlis Djirimu, Ekonom FEEK Provinsi Sulawesi Tengah menguraikan materi terkait “Efektivitas Pelaksanaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Provinsi Sulteng”. Moh Ahlis menyampaikan bahwa persiapan dan pilihan program bansos berbeda antara satu Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota lain tergantung pada karakteristik, kultur dan sosial penduduk miskin yang disasar. Selain itu, implementasi pelaksanaan bansos membutuhkan perisapan matang baik dalam uji publik maupun ketepatan data yang digunakan utamanya BDT-TNP2K.

Terakhir, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab antar para ekonom yang dipimpin oleh Robert Simanjuntak, staf khusus Menteri Keuangan bidang perumusan kebijakan fiskal selaku moderator workshop. (atw/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2017,   USD : 13,518.00    AUD : 10,259.08    GBP : 18,175.22    SGD : 10,034.74    JPY : 12,052.43    EUR : 16,048.57    CNY : 2,045.58