Sosialisasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau


Bandung, (3/11): Badan Kebijakan Fiskal bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat mengadakan Sosialisasi PMK Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Tembakau. Sosialisasi ini bertempat di Kantor DJBC wilayah Jawa Barat selama 2 hari (2 - 3 November) dan dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan dan perwakilan pengusaha rokok di Jawa Barat.  Sosialisasi dibuka oleh sambutan dari Kepala Kanwil DJBC Jawa Barat, Saifullah Nasution. Dalam sambutannya, Saifullah Nasution berpesan kepada segenap jajarannya agar dapat memberikan penjelasan yang tepat ke masyarakat terkait kenaikan tarif cukai tembakau sehingga tidak menimbulkan keresahan.  

Sambutan kedua diberikan oleh Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, yang memberikan penjelasan filosofis dari PMK 146. Rofyanto menjelaskan bahwa kenaikan tarif cukai rokok dengan kenaikan rata-rata tertimbang sebesar 10,04%, diambil dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama, pemerintah ingin melindungi industri tembakau nasional supaya dapat bersaing dengan tembakau impor dari luar negeri. Kedua, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban BPJS. PMK ini juga disusun dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Materi sosialisasi pertama dibawakan oleh Nasruddin Djoko Surjono, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal. Nasruddin menjelaskan PMK 146 disusun dengan mempertimbangkan pengendalian konsumsi hasil tembakau, optimalisasi penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja dan meminimalisir peredaran rokok ilegal. Kenaikan tarif cukai mempertimbangkan jenis hasil tembakau (HT), jenis industri, dan golongan pabrikan rokok. Keberpihakan pemerintah terhadap industri padat karya ditunjukkan dengan kenaikan cukai yang lebih rendah untuk sigaret tangan dibandingkan sigaret mesin.

PMK 146 juga menyederhanakan struktur tarif cukai tembakau dari 12 kategori menjadi 10 kategori. Penyederhanaan ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dari pengusaha rokok, mengoptimalkan penerimaan negara, menyederhanakan sistem administrasi dan menghilangkan rentang harga antar produk rokok. Penyederhanaan ini akan dilakukan bertahap dari tahun 2018 sampai 2021 dengan tujuan akhir menyederhanakan kategori sigaret menjadi 5 kategori. PMK 146 juga mengatur tentang Harga Transaksi Pasar (HTP) dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya(HPTL). Harga Transaksi Pasar ditetapkan karena beberapa merek HT yang dijual jauh dibawah Harga Jual Eceran (HJE) dan HPTL ditetapkan untuk mengatur produk-produk hasil olahan tembakau yang dianggap memiliki dampak negatif.

Sosialisasi dilanjutkan dengan penjelasan dari Tedy Himawan, Kasubdit Perizinan dan Fasilitas Cukai, DJBC Kanwil Jawa Barat. Tedy menjelaskan bahwa pengawasan Harga Transaksi Pasar akan dilakukan setiap bulan Maret, Juni, September dan Desember dengan cara membandingkan HJE pada pita cukai dan HTP di pasaran. Tedy juga mengingatkan kepada pengusaha akan batas akhir pemesanan pita cukai dengan tarif yang lama. Sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta. (PG)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2017,   USD : 13,518.00    AUD : 10,259.08    GBP : 18,175.22    SGD : 10,034.74    JPY : 12,052.43    EUR : 16,048.57    CNY : 2,045.58