SEMINAR FEKK PADANG: RAPBN 2018, Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan


Padang, (25/10): Melanjutkan rangkaian seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) yang digelar di berbagai kota besar di Indonesia, pada hari Rabu (25/10) Badan Kebijakan Fiskal bersama dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Sekretariat Jenderal, beserta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat menyelenggarakan seminar FEKK di ballroom hotel Axana, Padang. Seminar ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Praktisi, dan Akademisi di Wilayah Sumatera Barat. 

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat, Ade Rokhman, dalam sambutan pembukanya menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakannya FEKK ini adalah agar informasi mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal pemerintah dapat tersampaikan kepada masyarakat. Melalui seminar ini diharapkan dapat dibangun diskusi dua arah, antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta pelaku usaha di wilayah Sumatera Barat.

Diskusi inti seminar yang dipandu oleh Ferry Andrianus, Dosen FE UNAND, menghadirkan tiga pembicara. Ketiga pembicara dan paparannya masing-masing ialah: 1) Adriyanto, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, “Perekonomian Terkini dan Arah Kebijakan RAPBN 2018”; 2) Yon Arsal, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP, “Optimalisasi Penerimaan Perpajakan Untuk Pemerataan Pembangunan Yang Berkelanjutan”, dan; 3) Hefrizal Hendra, Ekonom Sumatera Barat, “Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Sumbar”. 

Adriyanto memaparkan bahwa selama semester satu tahun 2017, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia sehat dan stabil di angka 5,01%. Selain itu, sisi produksi mencatatkan pertumbuhan positif dan tingkat inflasi terkendali. Adriyanto juga mengungkapkan meski ekonomi Indonesia memiliki potensi untuk terus tumbuh, namun masih harus menghadapi tantangan dan risiko yang cukup berat, terutama yang bersumber dari global seperti China economic rebalancing dan low commodity prices. Sementara itu, pemerintah saat ini masih terus mengupayakan reformasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan APBN yang meliputi optimalisasi penerimaan negara, belanja negara yang produktif dan berkualitas, serta pengelolaan pembiayaan yang pruden. 

Sementara itu, Hefrizal menyampaikan bahwa perekonomian Sumatera Barat mengalami perlambatan sejak 2011 hingga 2016. Hal ini selaras dengan perlambatan perekonomian nasional. Selain itu, ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat juga mengalami kenaikan, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan provinsi yang mengalami pertumbuhan tinggi. Di sisi lain, Hefrizal mengungkapkan bahwa peranan keuangan pemerintah daerah Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Setelah sesi diskusi berakhir, acara seminar ditutup oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dr. H. Ali Asmar M.Pd. (atw/ap/at)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2017,   USD : 13,518.00    AUD : 10,259.08    GBP : 18,175.22    SGD : 10,034.74    JPY : 12,052.43    EUR : 16,048.57    CNY : 2,045.58