Workshop


Bali, (15/09): Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Agence Francaise de Developpement (AFD) dan didukung oleh Expertise France menyelenggarakan Workshop “International Taxation Policy” di Hotel Kuta Paradiso pada tanggal 12-14 September 2017. Workshop ini merupakan akhir dari rangkaian acara yang bertajuk “International Experience in Fiscal and Budgetary Reforms in Indonesia” yang dihadiri oleh perwakilan dari BKF dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Florence Boisset Repkat dan Thierry Gelifier sebagai narasumber.

Workshop diselenggarakan dengan tujuan agar peserta workshop dapat mengambil pengalaman negara Perancis dalam membuat kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan perpajakan internasional, dalam hal ini adalah Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) dan e-commerce.

Workshop dibuka oleh Pande Putu Oka Kusumawardani, Kepala Subbidang Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Amerika dan Eropa sebagai perwakilan dari BKF. Oka mengatakan saat ini Indonesia juga sedang berusaha untuk mencegah terjadinya BEPS, dari workshop ini diharapkan dapat menghasilkan best action plans dalam menangani BEPS di Indonesia. Dilanjutkan oleh perwakian dari AFD, Bruno Bosle, Deputy Country Director dan Therry Gelifier, Technical Project Coordinator DGFiP.

Workshop hari pertama membahas mengenai BEPS yang dibagi menjadi dua sesi presentasi dan satu sesi diskusi. Presentasi disampaikan oleh Florence Boisset Repkat, expert dari Perancis, berisi tentang prinsip-prinsip serta tiga pilar utama BEPS. Pertama, memperkenalkan hubungan dalam peraturan domestik yang mempengaruhi aktivitas cross-border. Kedua, penguatan persyaratan substansi dalam standar internasional yang berlaku. Ketiga, mengembangkan transparansi dan keyakinan.

Workshop hari kedua yang dibuka oleh Thierry Gelifier mengangkat tema mengenai e-commerce and general principles. Dalam kesempatan ini Florence menyampaikan bahwa pertumbuhan penjualan e-commerce terus meningkat di tahun 2016. Hal ini disebabkan karena naiknya penawaran dan naiknya frekuensi pembelian melalui mobile devices, serta terkait dengan perpajakan sektor digital economy dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Perancis dilakukan dengan mengkombinasikan dan mengaplikasikan hukum domestik dan perjanjian internasional. Selain itu, disampaikan juga mengenai sistem e-invoice yang telah diterapkan di Perancis mulai tahun 2013. Dengan digunakannya e-invoice ini memungkinkan untuk dapat mengontrol PPN dengan lebih baik dan menghindari kecurangan pajak.

Pada hari ketiga, paparan yang disampaikan terkait “Exchange of Information”. Dalam paparannya Florence menyampaikan bahwa pertukaran data antara Perancis dan USA telah dilakukan sejak September 2015 atas data tahun 2014, dan terus berlangsung hingga saat ini. Data yang diberikan dalam EOI berupa Financial Accounts termasuk akun bank serta kebijakan asuransi yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum.

Workshop ditutup dengan penyampaian harapan oleh Thierry Gelifier untuk hubungan Indonesia dan Perancis yang lebih baik, khususnya dalam hal perpajakan internasional. (sta/lnf)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2017,   USD : 13,518.00    AUD : 10,259.08    GBP : 18,175.22    SGD : 10,034.74    JPY : 12,052.43    EUR : 16,048.57    CNY : 2,045.58