Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan 2017


Jakarta, (1/8): Badan Kebijakan Fiskal menggelar Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan pada tanggal 1 Agustus 2017 dengan dihadiri oleh para ekonom daerah dari berbagai provinsi di Indonesia. Workshop ini membahas dan mendiskusikan beberapa isu strategis dalam perekonomian Indonesia.

Pada kesempatan pertama, Suminto, Direktur Pembiayaan Syariah DJPPR memaparkan materi mengenai pengelolaan utang. Suminto menyampaikan apa yang menjadi latar belakang mengapa saat ini Indonesia banyak berutang. Konteks yang pertama adalah terkait sumber daya manusia. Saat ini Indonesia dihadapkan dengan bonus demografi dimana penduduk usia muda sangat besar sehingga pemerintah meniscayakan perlunya anggaran besar untuk pendidikan. Selain itu pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran untuk kesehatan sehingga generasi muda menjadi generasi yang sehat sebagai penopang pembangunan kita di masa depan. Suminto melanjutkan bahwa tingkat kemisikinan di Indonesia masih tinggi sehingga pemerintah perlu mengatasi hal tersebut salah satunya dengan social protection, jaminan sosial dan hal yang berkaitan lainnya.

Konteks selanjutnya adalah bahwa penyediaan infrastruktur Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain yang setara, sehingga pembangunan infrastruktur perlu diakselerasi untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Konteks ketiga adalah bahwa financial deepening kita belum terjadi, sehingga utang khususnya surat berharga sangat penting untuk membangun sektor keuangan kita. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pemerintah berutang selain untuk membiayai APBN, juga untuk membangun sektor keuangan.

Pada sesi kedua, Abdul Gafur dari Direktorat Perpajakan Internasional, Direktorat Jenderal Pajak mensosialisasikan PERPPU nomor 1 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Gafur menyampaikan bahwa PERPPU tersebut mengatur kewenangan akses bagi DJP atas informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan maupun untuk kepentingan perjanjian internasional dengan subjek pelapornya adalah seluruh lembaga keuangan yang bertindak sebagai lembaga penyimpan, lembaga yang menatalaksanakan suatu aset, lembaga asuransi yang memiliki produk cash value, serta perusahaan investasi yang memiliki kegiatan atas nama nasabahnya untuk melakukan investasi di pasar keuangan.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Parjiono pada sesi selanjutnya mempresentasikan tentang perkembangan ekonomi makro terkini dan pembahasan KEM PPKF 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan paparan tentang perkembangan APBN 2017 dan arah kebijakan APBN 2018 oleh Kepala Pusat APBN, Rofyanto Kurniawan. Sesi terakhir, Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat menyampaikan materi mengenai ketimpangan di Indonesia. Kemudian pada akhir acara, dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara. (cs/is)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 48/KM.10/2017,   USD : 13,518.00    AUD : 10,259.08    GBP : 18,175.22    SGD : 10,034.74    JPY : 12,052.43    EUR : 16,048.57    CNY : 2,045.58