Kunjungan Mahasiswa Universitas Lampung ke Badan Kebijakan Fiskal


Jakarta, (3/5): Dalam rangka sosialisasi kebijakan fiskal kepada dunia akademisi, pada tanggal 3 Mei 2017, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas Lampung (Unila). Acara yang dihadiri oleh kurang lebih 100 mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan ini digelar di Aula Serbaguna lantai 2 Gedung R.M. Notohamiprodjo.

Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Nursidik Istiawan. Dalam sambutannya Nursidik berkesempatan menjelaskan tupoksi BKF sebagai unit perumus kebijakan fiskal.

Sosialisasi yang berlangsung selama tiga jam tersebut menghadirkan Dwi Anggi Novianti, Kepala Subbidang Ekonomi dan Keuangan Internasional, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) BKF sebagai moderator, didampingi oleh Adriyanto, Kepala Bidang Analisis Ekonomi Internasional dan Hubungan Investor, PKEM dan Evy Mulyani, Kepala Bidang Keuangan Inklusif, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan sebagai narasumber. Presentasi pertama oleh Adriyanto membahas mengenai perkembangan dan kebijakan ekonomi dan fiskal di Indonesia. Adriyanto mengungkapkan bahwa ketidakpastian ekonomi global cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain harga komoditas yang masih relatif rendah, kebijakan proteksionisme dan ketidakpastian kondisi geopolotik di negara-negara maju menjadi beberapa tantangan eksternal yang akan dihadapi oleh Indonesia di tahun 2017. Di sisi internal, kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi tantangan utama untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. Lebih lanjut ia menjelaskan untuk menghadapi hal tersebut, dibutuhkan adanya sinergi kebijakan di semua sektor yang meliputi kebijakan di sektor fiskal, moneter dan riil. Dari sisi fiskal, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang salah satunya dengan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) beberapa saat lalu. Kemudian, belanja negara terus diarahkan ke belanja yang lebih produktif dan berkualitas. Ia menjelaskan tingkat belanja selalu dijaga lebih tinggi dibandingkan dengan penerimaan, hal ini guna medorong perekonomian dan penyediaan layanan publik yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan yang ada antar daerah maupun golongan. Ia menambahkan, meskipun tingkat belanja lebih tinggi, pemerintah tetap berupaya menjaga kesinambungan fiskal dengan menjaga defisit pada level di bawah 3% dari PDB.

Evy Mulyani sebagai narasumber kedua memberikan presentasi terkait dengan upaya pemerintah dalam menciptakan inklusivitas masyarakat terhadap sektor keuangan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap tabungan, kredit, asuransi dan pasar modal. Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain, pembentukan kelompok kerja (pokja) fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, pokja layanan keuangan pada sektor pemerintah dengan memberikan KUR untuk usaha rintisan dan mengubah subsidi tunai dalam bentuk nontunai, serta pokja infrastuktur teknologi informasi keuangan dengan mengembangkan sistem kredit program (SKP). Sosialisasi ditutup dengan tanya jawab dan penyerahan cinderamata dari masing-masing instansi. (IS/PG)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 29/KM.10/2017,   USD : 13,319.00    AUD : 10,565.22    GBP : 17,326.17    SGD : 9,755.07    JPY : 11,932.55    EUR : 15,458.93    CNY : 1,971.30