Indonesia - Australia High Level Policy Dialogue 2017


Jakarta, (27/04) : Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Pemerintah Australia dan ANU (Australia National University) menyelenggarakan  High Level Policy Dialogue (HLPD) ke-8 dengan mengangkat tema Achieving Indonesia’s Economic Potentials and Addressing Inequality yang bertempat di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Komplek Kementerian Keuangan RI. Acara ini diawali dengan welcome remarks oleh Paul Grigson selaku Duta Besar Australia untuk Indonesia dan keynote speech oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam sambutannya Sri Mulyani menyampaikan bahwa terselenggaranya acara ini menjadi salah satu bentuk hubungan baik antara Indonesia dan Australia. Sri mengungkapkan bahwa kondisi bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini menjadi tantangan sekaligus sebuah peluang bagi Indonesia untuk menjadi negara dengan perekonomian terbesar. Selanjutnya Sri Mulyani menyampaikan bahwa masalah inequality bukan hanya terkait tingkat pendapatan, tetapi juga terkait kesenjangan secara regional.

HLPD tahun 2017 terbagi menjadi tiga sesi, sesi pertama membahas mengenai Ïndonesia’s Development Trends, Social Aspects, and its Implication on Inequality. Sesi yang dimoderatori oleh Rionald Silaban, Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional ini menghadirkan tiga pembicara yaitu Diahhadi Setyonaluri  (Universitas Indonesia) yang mempresentasikan mengenai Female Labour Market Issues,  Athia Yumna (SMERU) yang menyampaikan mengenai Service Sector, Organization and Income Inequality, dan Suahasil Nazara (Kepala BKF) yang mempresentasikan mengenai Long-term Growth Projection on Population on Fiscal Implication. Pada kesempatan kali ini, Suahasil menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar karena didukung pertumbuhan penduduknya yang pesat. Pada tahun 2045, Indonesia ditargetkan menjadi 5 negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Untuk menjadi High Income Country, Suahasil mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan kombinasi yang bersinergi antara kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan sektor riil. Saat ini, pemerintah juga sedang melakukan reformasi kebijakan fiskal, dengan cara meningkatkan produktivitas dan mengurangi inequality.

 Sesi kedua yang bertema Digital Ecomony, Technological Change, dan its Benefit to Economy Including in Reducing Inequality ini dimoderatori oleh Hal Hill (Australia National University). Sesi ini menghadirkan Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika) yang menyampaikan keynote speech on Government Support to Digital Economy. Pada sesi ini turut pula hadir Mari Pangestu (Universitas Indonesia) yang mempresentasikan mengenai Digital Economy, Ross Tapsell (Australia National University) yang mempresentasikan mengenai Digital Indonesia, dan Arianto Patunru (Australia National University) yang mempresentasikan Servicification of the Indonesian Economy.

Pada sesi terakhir yang dimoderatori oleh Rofyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan APBN, BKF), tema yang diangkat adalah Reducing Inequality through Fiscal Policy and Local Governance Improvement. Sesi ini menghadirkan tiga pembicara yaitu Turro S Wongkaren (Universitas Indonesia) yang mempresentasikan Tax Policy and Reducing Inequality, Parjiono (Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF) yang mempresentasikan mengenai Measuring Benefit Incidence of Social Protection Program, dan Dave McRae (University of Melbourne) yang mempresentasikan Improving Effectiveness of Local Government Fiscal Governance.

Setelah ketiga sesi diskusi berakhir, acara ini diakhiri dengan ­­closing remarks oleh Suahasil Nazara selaku Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. (tim-ikp)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 21/KM.10/2017,   USD : 13,323.00    AUD : 9,907.37    GBP : 17,281.27    SGD : 9,582.96    JPY : 11,933.93    EUR : 14,852.52    CNY : 1,937.44