Kunjungan Mahasiswa Pascasarjana Palangkaraya: Kebijakan Fiskal untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pemerataan Pembangunan


Jakarta, 29/03: Badan Kebijakan Fiskal (BKF) kembali menerima kunjungan dari Akademisi. Kali ini mahasiswa pascasarjana dari Universitas Palangkaraya Kalimantan Tengah yang berkesempatan berkunjung ke BKF. Bertempat di Ruang Rapat Fiskal,lantai 3 Gedung RM Notohamiprodjo, kunjungan kali cukup istimewa karena ikut serta dalam kunjungan kali ini Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Said Ismail dan Bupati Kotawaringin Timur, Supian Hadi.

Acara yang dibuka oleh Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal, Arif Baharudin ini dimoderatori oleh Peneliti Madya BKF, Hidayat Amir. Materi pertama, The Role of Financial Technology in Financial Inclusion, dibawakan oleh Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Inklusif, Pusat Kebijakan Sektor Keuangan BKF, Evy Mulyani. Dalam paparannya Evy menjelaskan berbagai langkah yang telah dan akan diambil pemerintah untuk mengurangi ketimpangan, terutama dalam segi akses ke industri finansial. Sektor teknologi dan komunikasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir diharapkan juga dapat mendukung inklusivitas industri finansial.

Materi yang kedua, diberikan oleh Parjiono, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF. Dalam paparannya Parjiono menjelaskan bahwa fokus dari kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata dan berkesinambungan. Kedepannya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada Jawa dan bergantung pada sektor yang tidak berkelanjutan. Parjiono juga banyak menyoroti soal pemerataan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak merata akan menimbulkan ketimpangan dan bila dibiarkan akan memicu banyak masalah sosial.

Dalam kesempatan ini Wagub Kalimantan Tengah, H. Said Ismail juga menyampaikan paparan tentang penerapan dana desa, bagaimana kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan suatu daerah. Said Ismail mengambil contoh penerapan dana desa di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Kabupaten Lamandau adalah salah satu contoh Kabupaten yang berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan dengan menggunakan dana desa. Said Ismail juga memberikan penjelasan bahwa masih banyak kekurangan dalam pengelolaan dana desa, terutama dari sisi sumber daya manusia aparatur desa maupun dari petugas pendampingan. (PG/ATN)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 18/KM.10/2018,   USD : 13,858.00    AUD : 10,640.43    GBP : 19,446.43    SGD : 10,515.60    JPY : 12,837.21    EUR : 17,023.35    CNY : 2,203.15