BKF Selenggarakan Seminar Kebijakan Insentif Perpajakan kepada Mahasiswa Semarang


Semarang, (22/11) - Dalam rangka memberikan edukasi publik terkait kebijakan insentif perpajakan khususnya kepada mahasiswa, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menyelenggarakan seminar kebijakan insentif perpajakan kepada para mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Semarang. Dengan adanya seminar ini, diharapkan kebijakan insentif perpajakan dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa sehingga dapat menjadi penyambung lidah kebijakan pemerintah.

Acara dibuka oleh Purwitohadi, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF. Beliau menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu Pemerintah dan DPR telah menyepakati APBN 2019. Pada Postur APBN 2019, pemerintah memasang target pendapatan negara dengan jumlah yang tak sedikit. Namun di sisi lain, pemerintah tak hanya ingin menggenjot pendapatan negara tetapi juga berupaya memacu pertumbuhan ekonomi dan daya saing. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung upaya tersebut.

Narasumber pertama, Singgih Riphat, Peneliti Utama BKF, memaparkan tentang outlook ekonomi dan kebijakan insentif perpajakan untuk mendukung daya saing industri nasional. Salah satu fokus kebijakan pemerintah saat ini adalah menjaga pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, pemerintah memberikan insentif pajak. Insentif pajak adalah pendapatan negara yang tidak diambil oleh pemerintah. Insentif pajak merupakan salah satu bagian dari tax expenditure. Laporan dari tax expenditure Indonesia sendiri baru pertama kali dibuat di tahun ini. Namun faktanya ada beberapa negara yang belum memiliki Tax Expenditure Report (TER). Inti dari TER adalah seberapa besar bagian pajak yang tidak diambil oleh pemerintah. Diharapkan nantinya dengan uang pajak yang tidak disetorkan, wajib pajak akan melakukan spending yang memberikan multiplier effect yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Pemeritah harus tetap menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah mendekati China. Pada asumsi makro APBN 2019 pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%. Pertumbuhan ekonomi paling banyak dipengaruhi oleh direct investment yaitu investasi secara langsung oleh investor seperti halnya membangun jalan, gedung ataupun pabrik. Direct Investment kita tumbuh cukup baik dan memicu pertumbuhan ekonomi. Indirect Investment salah satu bentuknya adalah investasi pasar modal.

Berbicara tentang pajak penghasilan (PPh), Purwitohadi, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, BKF, memaparkan pajak memiliki dua fungsi yaitu budgeter dan reguleren. Fungsi Budgeter yaitu pajak sebagai anggaran pendapatan negara, sedangkan fungsi reguleren berupa insentif stimulus pajak dan sebagainya.

Pemberian insentif pajak bertujuan untuk meningkatkan investasi dan daya saing, memberikan kemudahan perpajakan dan mendorong berkembangnya sektor tertentu. Insentif PPh adalah bentuk keringanan pajak penghasilan yang diberikan oleh pemerintah berupa pengeculian dari pengenaan PPh (non objek, non subjek), pengurangan/pembebasan PPh terutang, pengurangan penghasilan yang dikenai PPh, pengurangan tarif PPh dan perlakuan khusus lainnya.

Selanjutnya, Hadi Setiawan, Peneliti Madya BKF memaparkan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dikenakan secara bertingkat di daerah pabean di setiap jalur produksi dan distribusi. Daerah Pabean merupakan wilayah RI yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekslusif dan Landas Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. PPN merupakan beban konsumen dan diperlakukan sama kepada setiap konsumen. Insentif PPN diberikan terbatas kepada kawasan industri tertentu seperti Tempat Penimbunan Berikat. Insentif PPN juga diberikan kepada barang-barang yang strategis seperti mesin dan peralatan pabrik, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan & perikanan, pakan ternak, bibit pertanian dan perkebunan.

  Kurs Pajak : KMK Nomor 52/KM.10/2018,   USD : 14,581.00    AUD : 10,496.87    GBP : 18,348.02    SGD : 10,611.04    JPY : 12,854.37    EUR : 16,522.28    CNY : 2,115.26