BKF Sosialisasikan Cetak Biru Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral


Padang (13/11) Badan kebijakan fiskal (BKF) telah menyusun Dokumen Cetak Biru? Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral sebagai panduan bagi para pihak yang terkait di Kementerian Keuangan untuk menentukan agenda, memastikan sasaran, membuat prioritas, dan menyusun strategi dalam kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral untuk 5 sampai dengan 10 tahun mendatang.

Penyusunan dokumen ini sejalan dengan tren dalam kerjasama ekonomi internasional yang saat ini lebih condong ke pendekatan bilateral dari pada pendekatan multilateral. Pendekatan Bilateral akan memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga, maka perlu strategi khusus agar tujuan negara tercapai dengan kerja sama yang berjalan efektif dan efisien.

Dalam rangka mensosialiasikan dokumen cetak biru tersebut, serta mengenalkan peran Kementerian Keuangan khususnya dalam kerja sama internasional, BKF mengadakan acara sosialisasi Cetak Biru Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral di Universitas Andalas, Padang. Acara diikuti oleh para mahasiswa jurusan Hubungan Internasional.

?Cetak biru ini akan mendukung agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita?, ungkap Irfa Ampri, Kepala Pusat Kebijakan Regional Bilateral BKF dalam acara tersebut. ?Beberapa poin agenda pembangunan nasional (Nawa Cita) yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan antara lain menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.?

Eko Nugroho Mardi Saputro, Kepala Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral menjelaskan tahapan dalam penyusunan dokumen cetak biru ini. ?Dokumen ini disusun melalui tahapan penentuan metodologi, pengumpulan pandangan negara, serta evaluasi kebutuhan kerja sama?, jelas Eko. Dalam penentuan metodologi, BKF menggelar diskusi dengan pihak akademis dan pakar. Sedangkan dalam tahap pengumpulan pandangan negara, dilakukan melalui ?26 Kedutaan Besar negara mitra. Evaluasi kebutuhan sendiri merupakan ?penentuan kebutuhan dan prioritas kerja sama ekonomi keuangan bilateral melalui wawancara dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Keuangan yaitu DJP, DJBC, DJPPR, DJA, dan DJPb.

Landasan metodologi blue print ini mengadopsi Susan Strange's Theory of Structural Power in The International Political Economy. Dalam tulisannya, ada 4 pilar utama untuk melihat kekuatan suatu negara, yaitu production, finance, security dan knowledge. Empat pilar tersebut selanjutnya disesuaikan dengan tugas dan fungsi kementerian keuangan.?

Poppy Sulistyaning Winanti, akademisi dari Universitas Gadjah Mada, mengapresiasi penyusunan dokumen cetak biru ini sebagai langkah maju dalam kerjasama ekonomi dan keuangan bilateral Indonesia. Poppy berpendapat bahwa selain adopsi teori Susan Strange, perlu ditambah strategi lain agar kerja sama ekonomi dan keuangan Indonesia menjadi lebih efektif, seperti mencari peluang baru di Kerjasama Selatan?Selatan.

Poopy menambahkan beberapa usulan untuk memperbaiki dokumen cetak biru tersebut, antara lain perlunya rujukan basis kebijakan aturan hukum yang lebih tinggi. Selain itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang existing condition mengapa kebijakan tersebut perlu diambil dan apa yang ingin diperbaiki dan sasaran yang ingin dicapai. Target dan indikator capaian yang lebih jelas setiap tahunnya juga perlu diungkapkan. (atn)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 52/KM.10/2018,   USD : 14,581.00    AUD : 10,496.87    GBP : 18,348.02    SGD : 10,611.04    JPY : 12,854.37    EUR : 16,522.28    CNY : 2,115.26