Tax Expenditure : Strategi Pemerintah untuk Memajukan Perekonomian


Depok (13/11) Badan Kebijakan Fiskal telah menyusun Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) yang berisi perhitungan penerimaan perpajakan yang berkurang atau tidak terkumpul oleh  Pemerintah atas insentif dan fasilitas perpajakan yang telah diberikan. Menurut laporan ini, tahun 2017 lalu diestimasikan ada Rp 154,7 Triliun uang hasil pajak yang tidak ditarik, sedangkan tahun 2016, besaran tax expenditure ini diestimasikan Rp 143,6 Triliun. Tax expenditure ini merupakan strategi Pemerintah untuk memajukan perekonomian.

Tax Expenditure Report ini mengidentifikasi bentuk dan estimasi besaran pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung investasi dan iklim berusaha di Indonesia”, ungkap Pande Putu Oka, Kepala Bidang Kebijakan Pajak Internasional, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dalam acara sosialisasi Tax Expenditure Report (TER) di Depok. Selain itu, TER ini merupakan bentuk transparansi kebijakan fiskal, bentuk akuntabilitas Pemerintah, serta merupakan instrumen evaluasi kebijakan perpajakan.

Berdasarkan hasil perhitungan tax expenditure yang dilakukan oleh BKF, terlihat bahwa sebagian besar tax expenditure berasal dari jenis pajak PPN, dengan nilai sekitar 80%. Semua sektor merasakan manfaat insentif dan fasilitas ini, terutama sektor pertanian dan perikanan, jasa keuangan, dan industri manufaktur. Secara umum, tax expenditure lebih banyak dinikmati oleh rumah tangga. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa jenis pajak yang paling banyak memberikan tax expenditure adalah PPN, dimana tax benchmark-nya adalah pengenaan pajak atas konsumsi akhir. Jika dilihat dari peruntukkannya, tax expenditure tahun 2016 dan 2017 menunjukkan keberpihakan pemerintah pada masyarakat umum dan UMKM.

Dalam sosialisasi TER ini juga disampaikan perkembangan ekonomi dan APBN 2019 oleh Singgih Riphat, Peneliti Utama BKF. Singgih, menyoroti pertumbuhan target penerimaan perpajakan yang meningkat 15,4% dari outlook 2018 dengan tax ratio sebesar 12,2%. Selain itu, disampaikan pula berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang telah dilakukan Pemerintah. Rustam Effendi, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I BKF menjelaskan bahwa Pemerintah telah memberikan fasilitas berupa PPN tidak dipungut dan dibebaskan. Lebih lanjut, Hadi Setiawan, Peneliti Madya BKF, menyampaikan bahwa dalam hal Pajak Penghasilan (PPh), Pemerintah telah memberi kemudahan dan keringanan PPh berupa pengecualian, pengurangan PPh terutang, pengurangan penghasilan yang dikenakan PPh, dan pengurangan tarif. Sementara itu, menurut Chrisman Marthin Borman, Kepala Subbidang Fasilitas Kepabeanan BKF, Pemerintah telah banyak memberi insentif bea masuk, baik berupa insentif pajak kawasan atau spasial untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi maupun insentif perpajakan sektoral untuk memajukan sektor tertentu.

Acara sosialisasi TER ini merupakan bentuk komunikasi Badan Kebijkan Fiskal untuk memperkenalkan TER sebagai laporan yang pertama kali disusun sepanjang sejarah perpajakan Indonesia. Peserta acara ini berasal dari akademisi, konsultan pajak, pemerhati pajak, dan pegawai instansi pemerintah terutama dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (tw/cs)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 19/MK.10/2019,   USD : 14,137.00    AUD : 10,111.62    GBP : 18,483.08    SGD : 10,444.18    JPY : 12,669.80    EUR : 15,943.65    CNY : 2,104.70