APBN 2019 : Anggaran Pemerintah yang Sehat, Adil, dan Mandiri


Jakarta (12/11) DPR telah mengesahkan APBN 2019 sebagai rencana keuangan Pemerintah selama setahun. APBN 2019 ini mempunyai tema "Sehat, Adil, dan Mandiri". APBN yang sehat tercermin dari angka defisit yang semakin menurun. Anggaran yang adil bisa dilihat dari perimbangan keuangan yang membaik dan penguatan program perlindungan sosial. Sedangkan APBN yang mandiri merupakan cerminan semakin pentingnya peran perpajakan sebagai sumber pendapatan.

"Dengan postur APBN yang sehat, adil, dan mandiri, anggaran Pemerintah akan semakin antisipatif dan fleksibel dalam menghadapi dinamika perekonomian global. Defisit anggaran tahun depan merupakan yang terendah sejak 2013 dan keseimbangan primer mendekati Rp 0 dengan pembiayaan utang yang makin menurun", jelas Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dalam seminar Indonesia Economic Outlook (IEO) 2019 di Universitas Indonesia.

Menjadi pembicara dalam seminar tersebut, Suahasil menjelaskan bahwa penyusunan APBN merupakan proses yang tidak singkat. Sebagai gambaran, dalam menyusun Nota Keuangan dan APBN 2019, Pemerintah sudah menyiapkannya dari bulan Januari 2018. "Awal siklus APBN adalah penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Menteri Keuangan menyampaikan KEM dan PPKF tersebut pada bulan Mei, tetapi penyusunannya sudah dimulai sejak awal tahun", ungkap Kepala BKF.

Dalam seminar ini, Suahasil juga menyinggung target perpajakan yang naik 15,4% dari outlook APBN 2018. Menurutnya angka ini adalah target yang realistis. "Perekonomian kita diprediksi tumbuh 5,3% dengan tingkat inflasi 3,5% sehingga pertumbuhan nominal kita sekitar 8,8%. Karena saat ini rasio perpajakan kita belum optimal dan ingin ditingkatkan tahun depan, target kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 15,4% adalah cukup realistis", jelasnya.

Dari sisi belanja, Pemerintah akan tetap memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN. Selain itu, Pemerintah tetap akan fokus pada pembangunan infrastruktur dan penyediaan perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Transfer ke daerah dan dana desa juga ditingkatkan selain ada tambahan anggaran untuk dana kelurahan.

Dari sisi pembiayaan, defisit anggaran direncanakan sebesar 1,84% dari PDB. "Pemerintah masih menjaga rasio defisit di bawah 3% PDB dengan total utang Pemerintah di bawah 60% PDB sesuai amanat undang-undang. Angka-angka ini juga merupakan rules negara-negara Uni Eropa yang tertuang dalam Maastricht Treaty", ungkap Suahasil Nazara terkait pembiayaan anggaran.

IEO 2019 sendiri merupakan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia dengan tujuan untuk berdiskusi tentang tantangan perekonomian yang akan dihadapi tahun mendatang. Tahun ini, IEO mengangkat tema "Election Year, a New Era of Indonesia's Economic Triumph". Badan Kebijakan Fiskal merupakan research partner seminar ini. (tw/atw)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 19/MK.10/2019,   USD : 14,137.00    AUD : 10,111.62    GBP : 18,483.08    SGD : 10,444.18    JPY : 12,669.80    EUR : 15,943.65    CNY : 2,104.70