Pemerintah Ambil Langkah Serius Pembiayaan Perubahan Iklim


Jakarta, (24/10) Seluruh negara berlomba mengatasi pemanasan global melalui kebijakan-kebijakan perubahan iklim di negara masing-masing. Di Indonesia sendiri, pemerintah terus berupaya mengambil langkah yang lebih serius. Kementerian Keuangan, yang kali ini diwakili oleh Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal menyampaikan bentuk-bentuk aksi nyata Kemenkeu dalam pembiayaan negara terkait perubahan iklim.

“Kami mendukung dengan Budget Tagging (penandaan anggaran) yang dari tahun ke tahun jumlah anggaranya semakin meningkat”, ujar Suahasil saat menjadi pembicara di Seminar Hari Aksi Pengendalian Perubahan Iklim 2018 di Manggala Wanabakti, Jakarta (24/10).

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah anggaran pembiayaan perubahan iklim yang ditetapkan pada APBN terus meningkat. Tahun 2016 sebesar Rp 72,3 triliun dan tahun 2017 sebesar Rp 81,7 triliun. Pada kedua tahun ini, anggaran yang dialokasikan hanya untuk kebutuhan mitigasi. Sedangkan pada tahun 2018, alokasi mitigasi sebesar Rp 72,2 triliun dan ditambah alokasi adaptasi sebesar Rp 49,2 triliun. Sehingga total alokasi pada 2018 mencapai Rp 121,4 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 2,220 triliun.

“Dengan pengalokasian anggaran yang demikian, kami berharap realisasi penurunan emisi gas rumah kaca dapat semakin membaik”, tambah Suahasil.

Selain penandaan anggaran, pemerintah juga berupaya menghimpun pendanaan internasional, dalam konteks ini, khususnya kepada Green Climate Fund (GCF). BKF sebagai National Designated Authority (NDA) telah berhasil membawa dua proyek yang mendapat persetujuan para pimpinan GCF. Kedua proyek tersebut adalah Indonesia Geothermal Resource Risk Mitigation Project oleh World Bank dan Program Climate investor One (CIO).

“Kita masih perlu lebih banyak mendapatkan akreditasi untuk menghimpun pendanaan dari internasional”, tambah Suahasil saat menyebutkan tantangan ke depan di acara yang mengangkat tema ‘Aksi Nyata, Satu Tujuan di bawah 2°C’ ini.

Selain itu, pemerintah juga akan membentuk Badan Layanan Umum untuk pengelolaan dana lingkungan hidup. Saat ini, pemerintah masih membuat desain mekanisme yang tepat dimana BLU akan menjadi pembeli tetap (standby buyer) dan nantinya BLU yang akan langsung merambah ke pasar dunia.

“Pemerintah juga telah menerbitkan Green Bonds yang dipadukan dengan Green Sukuk. Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang mengeluarkan Green Sukuk Bonds dan berhasil menjaring 30% kelompok investor baru yang mengedepankan green logic”, tutup Suhasil atas pemaparannya terkait upaya dan aksi nyata pemerintah dalam pembiayaan perubahan iklim di Indonesia. (fms)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 47/KM.10/2018,   USD : 14,702.00    AUD : 10,626.17    GBP : 19,077.64    SGD : 10,663.83    JPY : 12,913.31    EUR : 16,637.73    CNY : 2,117.26