Dorong Ekspor dan Investasi, Pemerintah Telah Terbitkan 12 Kebijakan Insentif Pajak


Makassar (16/10) Sampai saat ini, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan berupa insentif perpajakan untuk mendorong ekspor dan investasi. Kebijakan tersebut terdiri dari 8 insentif fiskal umum dan 4 insentif fiskal kawasan. Insentif fiskal umum tersebut meliputi tax holiday, tax allowance, bea masuk ditanggung pemerintah, insentif perpajakan di bidang pertambangan, insentif bea masuk untuk industri pembangkit listrik, pembebasan bea masuk mesin dan barang modal, pembebasan PPN untuk barang strategis, serta insentif UMKM. Sedangkan insentif fiskal kawasan meliputi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, free trade zone, serta tempat penimbunan berikat.

“Insentif fiskal tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas perekonomian untuk menciptakan iklim investasi dan bisnis yang kuat”, ungkap Purwitohadi, Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP II, BKF dalam seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) di Makassar, Selasa (16/10).

Selain itu, berbagai strategi juga ditempuh pemerintah untuk mendorong investasi seperti penyederhanaan prosedur, harmonisasi regulasi, meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur, meningkatkan peran institusi perbankan dalam pemberian kredit,  serta memperluas peran institusi keuangan non perbankan dalam pengembangan alternatif pembiayaan infrastruktur.

Seminar ini juga membahas perkembangan perekonomian nasional dan regional Sulawesi Selatan terkini.

Riznaldi Akbar, Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro BKF, mengangkat isu pelemahan rupiah yang sedang diperbincangkan. Menurutnya,  terdepresiasinya rupiah lebih kepada pengaruh faktor eksternal dari penguatan dolar itu sendiri terhadap berbagai mata uang dunia.  Pelemahan mata uang juga dialami negara berkembang lain seperti India, Afrika Selatan, Brazil, Turki, dan Argentina. Penguatan dolar disebabkan oleh kebijakan internal Amerika Serikat antara lain kebijakan suku bunga The Fed, kebijakan perdagangan, dan kebijakan defisit anggaran yang dilakukan pemerintahan Trump.

Terkait perekonomian Sulawesi Selatan, Profesor Marzuki, Ekonom Universitas Hasanuddin, menjelaskan bahwa ada pergeseran sektor perekonomian di Sulsel. “Struktur perekonomian di Sulawesi Selatan masih ditopang oleh sektor pertanian, namun begitu struktur ekonomi Sulsel sudah mulai meninggalkan sektor tersebut”, ungkap Marzuki. Dari data BPS, pada tahun 2000 sektor pertanian yang menopang 37,8% PDB turun menjadi 22,9% saja pada tahun 2017.

Sementara itu, menurut Sudarmanto, Plt Kakanwil DJPB Sulawesi Selatan, penyerapan anggaran di Sulawesi Selatan masih lambat. Sampai dengan triwulan III, realisasi belanja hanya mencapai 55,68%. “DJPB akan melakukan inovasi seperti membangun aplikasi keuangan tingkat instansi dan menerapkannya di setiap kantor daerah serta menggunakan kartu debet dan kartu kredit sebagai sarana pembayaran agar anggaran lebih cepat terserap dan tepat sasaran”, jelas Sudarmanto. (apa/ak)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 47/KM.10/2018,   USD : 14,702.00    AUD : 10,626.17    GBP : 19,077.64    SGD : 10,663.83    JPY : 12,913.31    EUR : 16,637.73    CNY : 2,117.26