Pemerintah Kaji Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana


Yogyakarta (04/10) Pemerintah saat ini melakukan kajian tentang sumber pendanaan di luar APBN dalam mitigasi dan penanggulangan bencana dikarenakan masih adanya gap pembiayaan yang menunjukkan bahwa dana kontijensi yang saat ini tersedia belum mencukupi untuk membiayai penanganan bencana.

"Letak geografis Indonesia yang berada pada 3 lempeng bumi aktif mengakibatkan Indonesia menjadi wilayah rawan bencana alam, sehingga diperlukan upaya mitigasi untuk mengurangi dampak jika terjadi suatu bencana", kata Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral BKF Irfa Ampri, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) di Yogyakarta. Irfa menjelaskan bahwa skema pendanaaan yang digunakan saat ini digunakan masih menggunakan dana APBN untuk tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi, namun sebetulnya masih diperlukan sumber pendanaan di luar APBN. Menurutnya, ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk pembiayaan risiko bencana, di antaranya pemerintah mengombinasikan instrumen keuangan, pemerintah menanggung pembiayaan risiko untuk bencana melalui APBN, pemerintah menggunakan instrumen biaya kontijensi sebagai komplementer APBN, mengembangkan skema pooling fund, dan pemerintah mentransfer risiko pembiayaan bencana melalui instrumen asuransi.

Seminar FEKK itu sendiri mengambil tema “Perkembangan Ekonomi dan APBN Untuk Mendukung Pemerataan Pembangunan”. Narasumber dalam acara ini adalah Adriyanto selaku Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro; Irfa Ampri, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral; Poppy Ismalina, ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Associate Professor Universitas Gadjah Mada; Heru Pudyo Nugroho, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dengan Aris Saputro, perwakilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai moderator.

Pada acara tersebut, Adriyanto menjelaskan mengenai kondisi perekonomian terkini, realisasi APBN, serta capaian dan tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia saat ini. Sementara Poppy Ismalina, membahas terkait ease of doing business Indonesia dibandingkan dengan negara lain di antara negara tetangga. Sebagai narasumber terakhir, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan materi terkait kinerja fiskal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada rangkaian kegiatan FEKK ini, turut diselenggarakan pula kuliah umum di Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan materi yang dibawakan oleh Hidayat Amir, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal. Kuliah umum bertemakan “Perkembangan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal di Indonesia” ini, bertujuan untuk memberi gambaran kepada para mahasiswa mengenai perkembangan perekonoman Indonesia. (as/is)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 52/KM.10/2018,   USD : 14,581.00    AUD : 10,496.87    GBP : 18,348.02    SGD : 10,611.04    JPY : 12,854.37    EUR : 16,522.28    CNY : 2,115.26