Asian Games Beri Efek Positif terhadap Ekonomi Sumatera Selatan


Palembang (25/9): Seminar Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) dengan tema “APBN untuk Peningkatan Layanan Dasar dan Pengurangan Kesenjangan” hasil kerja sama antara Badan Kebijakan Fiskal dengan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatra Selatan telah diselenggarakan di Palembang.

Seminar ini menghadirkan empat narasumber yaitu Adriyanto, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal; Jimmy Situmorang, Kepala Subdirektorat Evaluasi Dukungan Pemerintah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR); Taukhid Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan; dan Bernadette Robiani, Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. Seminar juga dihadiri oleh para pelaku industri, akademisi, pemerintah daerah, perbankan, serta media di wilayah Sumatera Selatan.

Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Afrian Joni, mewakili Gubernur Sumatera Selatan. Dalam pembukaannya, Afrian menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan harapan ke depannya bahwa FEKK akan memberikan dampak kontribusi terhadap kinerja ekonomi dan fiskal untuk Provinsi Sumatera Selatan.

Pada sesi pertama, Adriyanto menjelaskan kondisi perekonomian terkini, realisasi APBN, dan capaian pembangunan. Dinamika kondisi keuangan global sangat dinamis dan mempengaruhi indikator proyeksi ekonomi makro. Rata-rata tahunan nilai tukar Rupiah sampai 19 September 2018 mencapai Rp 14.013/US$. Kondis perekonomia relatifstabil degan tingkat inflasi sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar 2,13% (year-to-date) atau 3,20% (year-on-year). Pertumbuhan PDB Indonesia juga mambaik dengan tingkat pertumbuhan pada kuartal II 2018 mencapai 5,7%, tertinggi sejak tahun 2014. Defisit APBN sampai dengan 31 Agustus 2018 sebesar 1,02% dan merupakan PDB terendah sejak tahun 2013. Selain itu, keseimbangan primer sampai dengan 31 Agustus 2018 mempunyai nilai Rp 11,6 triliun dan pertama kali bernilai positif sejak tahun 2013. Dari sisi capaian pembangunan, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran masing-masing mencapai 9,82% dan 5,13%.

Menjadi narasumber kedua, Jimmy Situmorang membahas topik mengenai “Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)”. Jimmy menjelaskan bahwa KPBU adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian antara Pemerintah dan pihak swasta yang memperhatikan prinsip pembagian risiko di antara para pihak. Total investasi yang dibutuhkan dalam infrastruktur prioritas 2015-2019 sebesar Rp 4.796 Triliun yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah melalui APBN dan APBD baru dapat mencapai 41,3% untuk memenuhi total nilai investasi tersebut. Partisipasi BUMN sebesar 22,2% belum dapat memenuhi total nilai investasi yang dibutuhkan sehingga pemerintah memiliki salah satu strategi dalam memenuhi kebutuhan tersebut melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Selanjutnya, Taukhid memberikan pemaparan dengan topik “Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2018”. Strukur APBD 2018 Sumatera Selatan pada sisi pendapatan mengalami kenaikan sebesar 9% menjadi 8,5 triliun, sedangkan pada sisi belanja mengalami kenaikan sebesar 12% menjadi 16,6 triliun. Dari nilai tersebut, realisasi sampai dengan semester I sebesar 49,5% untuk pendapatan dan 37,9% pada sisi belanja. Lebih lanjut, realisasi dana transfer dan dana desa sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar 66% (Rp 18,734 triliun).

Pada sesi keempat dengan topik “Perkembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan”, Bernadette Robiani menjelaskan bahwa kondisi ekonomi makro sampai dengan triwulan II 2018 menunjukkan kinerja yang positif yakni tumbuh sebesar 6,07% (year-on-year), meskipun kondisi ekonomi global masih dalam ketidak pastian. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana untuk pelaksanaan Asian Games beberapa waktu yang lalu mampu memberikan multiplier effect terhadap sektor ekonomi. Hal ini terlihat dari pertumbuhan yang tinggi dari sektor penyediaan akomodasi logistik dan pengeluaran investasi.

Pada rangkaian kegiatan FEKK ini, diselenggarakan pula kuliah umum di Universitas Tridinanti Palembang dengan tujuan memberi gambaran kepada para mahasiswa mengenai perkembangan perekonomian Indonesia. Kuliah umum tersebut bertemakan “Perkembangan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal Indonesia” dan disampaikan oleh Roni Parasian, Kepala Subbidang Investasi pada Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal. (rr/aah)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 52/KM.10/2018,   USD : 14,581.00    AUD : 10,496.87    GBP : 18,348.02    SGD : 10,611.04    JPY : 12,854.37    EUR : 16,522.28    CNY : 2,115.26