Kunjungan Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor


Jakarta, (19/7): Setelah sebelumnya menerima kunjungan dari Universitas Trisakti, Badan Kebijakan Fiskal kembali menerima kunjungan mahasiswa yang kali ini datang dari Universitas Pakuan, Bogor. Kunjungan yang diadakan di ruang Fiskal lantai 3, Gedung R.M. Notohamiprodjo, dibuka dengan sambutan oleh Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi , Endang Larasati. Para peserta pun sangat antusias dengan sosialisasi yang diadakan.

Dipandu oleh Angga Wirastomo, Kepala Subbidang Kerjasama Luar Negeri, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, memulai acara utama sosialisasi. Diskusi pertama membahas tentang Kebijakan APBN oleh Praptono Djunaedi, Peneliti dari Pusat Kebijakan APBN. Praptono menyampaikan bahwa APBN itu adalah instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Siklus APBN dijelaskan, mulai dari perencanaan dan penganggaran APBN, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan pencatatan, serta yang terakhir yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, pembangunan infrastruktur dan penanggulangan kemiskinan adalah bagian dari APBN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tantangan pembangunan yang masih cukup besar dalam GINI Ratio, poverty rate, dan unemployment rate. Tantangan dalam GINI Ratio yaitu disparitas akses permodalan dan kondisi geografis, tantangan poverty rate yaitu akses pangan, kesehatan, dan pendidikan bagi orang miskin. Sedangkan tantangan Unemployment rate yaitu struktur lapangan kerja, skill mismatch, dan 4th Industrial Revolution.

Selanjutnya Dewi Puspita, Kepala Bidang Kebijakan Keuangan Daerah, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara, memaparkan mengenai transfer ke daerah dan dana desa dalam era desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan transfer wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.  Adapun tujuan desentralisasi fiskal  yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal baik antara pemerintah pusat dan daerah (Vertical Fiscal Imbalance) dan antar pemerintah daerah (Horizontal Fiscal Imbalance), meningkatkan kuantitas dan kualitas (jumlah dan mutu) serta mengurangi kesenjangan pelayanan publik (Public Service Delivery) antardaerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare). Pembagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi fiskal diikuti dengan dukungan instrumen fiskal. Instrumen Desentralisasi Fiskal yaitu Fiscal Sharing, Revenue Sharing and Grants, Debt. Fiscal sharing yaitu pemerintah pusat membagi kewenangan pemungutan pajak dan melakukan belanja publik kepada pemda. Revenue sharing and grants yaitu pemerintah pusat membagikan sebagian penerimaan kepada pemda dan memberikan dana kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah (DAU, DBH, DID, DAK Fisik, DAK NonFisik). Debt yaitu daerah diberikan kesempatan untuk melakukan pinjaman secara terukur (Obligasi Daerah, Pinjaman Daerah).  (LP/IS)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 35/KM.10/2018,   USD : 14,599.00    AUD : 10,615.86    GBP : 18,577.97    SGD : 10,615.67    JPY : 13,180.93    EUR : 16,624.38    CNY : 2,122.47