Sosialisasi Pengarusutamaan Gender


Jakarta, (11/07): Dengan tujuan memastikan keberlanjutan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) yang baik dan komprehensif, serta tersosialisasi ke seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Keuangan melakukan sosialisasi PUG di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) pada Rabu, 11 Juli 2018. Bertempat di ruang rapat Analis-Fiskal BKF, acara sosialisasi dibuka oleh Nanang Zainal Arifin, Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat BKF dan dilanjutkan dengan pemaparan PUG oleh Suroso, Kepala Bagian Perencanaan Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen.

PUG merupakan strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aspek kehidupan dan pembangunan.

Mengimplementasikan PUG sebagaimana tercantum pada Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam pembangunan nasional, Kementerian Keuangan menuangkan sejumlah kebijakan responsif gender yang diatur dalam PMK No. 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan DIPA. Dari dasar hukum tersebut, penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) dapat dilakukan dan tertuang dalam kegiatan dan/program terkait isu gender.

Salah satu bentuk nyata kebijakan responsif gender yang berlaku di Kementerian Keuangan adalah kebijakan ibu menyusui (pasca melahirkan) yang dapat membawa anak beserta pengasuhnya pada saat diklat dilaksanakan. Selain itu, program responsif gender yang rutin dilakukan seperti Day Care Seasonal Kemenkeu untuk memberikan rasa tenang dan nyaman kepada para pegawai Kemenkeu dalam bekerja, khususnya pada Hari Raya Idul Fitri ketika Asisten Rumah Tangga pulang kampung, sehingga produktivitas pegawai tidak terganggu.

Seluruh kebijakan responsif gender yang diberlakukan di Kementerian Keuangan ini diharapkan dapat mencapai kebijakan, program, dan kegiatan yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Di BKF sendiri, kebijakan responsif gender dapat dilihat dengan adanya fasilitas ruang laktasi yang terletak di lantai 1 dan kesempatan untuk ibu menyusui ASI di tengah waktu kerja.

Kedepannya, potensi implementasi PUG yang dapat dilakukan di BKF antara lain: penyediaan sarana dan prasarana yang lebih terfokus pada responsif gender, memasukkan tematik PUG pada website BKF dan mengintegrasikan isu gender pada e-journal, penyusunan Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2019 terkait PUG pada Bab III & VI akan memiliki daya ungkit besar secara nasional karena dokumen ini disampaikan dalam pembicaraan pendahuluan sebagai dasar penyusunan RAPBN, dan lain-lain.(is/fms)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 51/KM.10/2018,   USD : 14,447.00    AUD : 10,478.26    GBP : 18,402.33    SGD : 10,556.67    JPY : 12,809.04    EUR : 16,432.37    CNY : 2,100.35