Pembahasan Kebijakan PNPB 2019 dalam KEM PKKF Tahun 2019


Jakarta, (5/7): Pemerintah dan DPR RI mengadakan Rapat Pembicaraan Pendahuluan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan KEM PKKF Tahun 2019. Rapat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI ini dipimpin oleh MH. Said Abdullah dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara yang bertindak sebagai Koordinator Panja Pemerintah.

Dari paparan PNBP Lainnya, strategi dan arah kebijakan PNBP Lainnya untuk tahun 2019 akan berfokus pada: peningkatan layanan, penyesuaian tarif, perluasan pemanfaatan IT, dan perbaikan tata kelola. Strategi dan arah kebijakan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi PNBP Lainnya antara lain: objek pengenaan, tarif layanan, volume layanan, dan kualitas layanan. Tarif PNBP sendiri bersifat spesifik untuk setiap jenis penerimaan sesuai dengan PP yang ditetapkan oleh masing-masing K/L tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku.

Kebijakan PNBP Lainnya secara umum akan berfokus pada: (i) peningkatan pelayanan dan penyesuaian tarif dengan mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha, serta optimalisasi penerimaan dari pengelolaan Barang Milik Negara; (ii) perbaikan dan penyempurnaan tata kelola PNBP; dan (iii) perluasan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi dan terkoneksi dengan sistem pembayaran PNBP. Sedangkan Kebijakan PNBP masing-masing K/L akan mengacu pada kebijakan umum tersebut.

Selain membahas PNBP Lainnya, pada kesempatan tersebut pemerintah juga turut membahas PNBP BLU. Sesuai dengan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, tujuan pengelolaan keuangan BLU adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan.

Sejak 2013, jumlah satker BLU terus meningkat dari 141 hingga 213 pada tahun 2018. Dari berbagai jenis layanan sebaran BLU yang mencakup kesehatan, pendidikan, kawasan, pengelolaan dana, dan lain-lain; rumpun pendidikan memiliki BLU terbanyak (per Juni 2018). Realisasi pendapatan BLU sejak 2013 juga selalu berada di atas target hingga tahun 2017.

Kebijakan PNBP BLU tahun 2019 akan berfokus kepada: (i) operasionalisasi regulasi dalam pengelolaan asset BLU sesuai PMK 136/PMK.05/2016 dimana seluruh BLU ditugaskan untuk mengoptimalkan seluruh aset yang dimiliki untuk meningkatkan layanan dan pendapatan BLU; (ii) peningkatan kompetensi SDM BLU yang mencakup masuknya indikator peningkatan kompetensi SDM BLU ke dalam kontrak kinerja (KPI) serta pengalokasian dana setidaknya sebesar 4% dari pendapatan BLU (di luar rupiah murni) untuk peningkatan kompetensi SDM BLU dalam perhitungan remunerasi BLU; (iii) kelembagaan BLU yang mencakup pembentukan dan penguatan unit bisnis/usaha yang ada di BLU yang nantinya hasilnya akan digunakan untuk meningkatkan layanan (cross subsidize) serta rasionalisasi struktur dan proporsi pegawai fungsional layanan dengan supporting unit; serta (iv) mendorong modernisasi BLU dengan memanfaatkan teknologi IT dan menjadi salah satu indikator dalam kontrak kinerja BLU. Target tahun 2019, sistem yang ada di BLU akan terkoneksi dengan Sistem BIOS (BLU Integrated Online System) melalui webservice dengan data yang dapat dijamin integritasnya. (is/fms)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 47/KM.10/2018,   USD : 14,702.00    AUD : 10,626.17    GBP : 19,077.64    SGD : 10,663.83    JPY : 12,913.31    EUR : 16,637.73    CNY : 2,117.26