Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan Di Surabaya


Surabaya, (26/04): Kementerian Keuangan kembali menggelar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan pada tahun ini di Surabaya. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian seminar yang sebelumnya diselenggarakan di Kota Mataram. Tema pada kegiatan ini adalah peningkatan layanan dasar dan pengurangan kesenjangan. Dalam FEKK 2018 di Surabaya ini, pembicara yang berkesempatan untuk mengisi adalah Adriyanto selaku Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, BKF, Ihda Muktiyanto selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Pengelolaan Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Wiwin Istianti selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, serta Rudi Purwono selaku ekonom Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Drajat Irawan. Dalam pembukaannya Beliau menyatakan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang bertujuan untuk pertukaran informasi dan diseminasi informasi dari Kementerian Keuangan.

Pemateri pertama yaitu Adrianto menyampaikan bahwa pertumbuhan perdagangan internasional secara umum masih berekspansi meski melambat. Di sisi lain, terdapat tekanan di sektor keuangan karena adanya sentimen atas kebijakan normalisasi dan proteksionisme Amerika Serikat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat dibayangi beberapa risiko, akan tetapi pertumbuhan negara berkembang diperkirakan masih meningkat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih cukup baik dengan didukung oleh stabilnya konsumsi dan tingginya pertumbuhan investasi dan perdagangan. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh Indonesia adalah mengejar ketertinggalan Infrastructure Gap, meningkatkan Human Capital Quality, meningkatkan kemudahan dalam berbisnis, serta memperluas kapasitas fiskal. Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan fiskal yaitu penguatan kualitas belanja, penguatan kualitas transfer dana ke daerah serta efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan.

Selanjutnya, Ihda Muktiyanto menyampaikan topik “Utang sebagai instrumen pembiayaan APBN”. Utang diperlukan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi penting dan mendesak dengan lebih cepat tanpa penundaan seperti pembangunan infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam mengelola pembiayaan, Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko memiliki 12 kebijakan umum dalam pengelolaan utang untuk menjamin pengelolaan utang yang prudent.

Pemateri ketiga yaitu Wiwin Istianti membawakan topik “Kinerja Fiskal di Daerah”. Jawa Timur pada tahun 2018 menerima alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga (yang akan digunakan oleh sekitar 1500 satuan kerja di Jawa Timur) sebesar 44,8 triliun rupiah dan dana transfer daerah sebesar 75 triliun rupiah. Sebesar 45,3 triliun rupiah atau 83,2% dari total anggaran tersebut. Digunakan untuk menjalankan fungsi dasar seperti fungsi ekonomi, kesehatan, pelayanan umum, pendidikan dan pertahanan. Sedangkan sebesar 9,11 triliun rupiah digunakan untuk membangun infrastruktur.

Pemateri terakhir yaitu Rudi Purwono membawakan topik “Kondisi Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur”. Rudi menyampaikan bahwa secara fundamental Jawa Timur masih kuat. Namun, daya saing harus terus ditingkatkan untuk dapat membantu peningkatan ekspor. Selain itu, keuangan daerah Jawa Timur semakin mandiri walaupun masih belum 100% bisa mengandalkan pendapatan asli daerah secara menyeluruh. (ra/mk)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/KM.10/2018,   USD : 14,134.00    AUD : 10,658.45    GBP : 19,032.00    SGD : 10,539.58    JPY : 12,756.55    EUR : 16,665.12    CNY : 2,222.96