Kunjungan Mahasiswa IAIN Pekalongan ke Badan Kebijakan Fiskal


Jakarta, (25/4): Untuk meningkatkan pemahaman terkait kebijakan fiskal kepada masyarakat khususnya akademisi,  Badan Kebijakan Fiskal kembali menggelar sosialisasi kebijakan fiskal di Ruang Rapat Analis Fiskal, Gedung Notohamiprodjo. Dihadiri oleh 120 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Pekalongan, sosialisasi dibuka oleh Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik, Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal, Endang Larasati.

Sosialisasi yang berdurasi tiga jam tersebut dipandu oleh Harris Noor Rabbasa, Kepala Subbagian Manajemen Sistem Informasi. Dalam kesempatan ini, Tri Wibowo, Peneliti Madya pada Pusat Kebijakan APBN BKF menyampaikan materi terkait dengan APBN 2018. Menurut Tri, APBN merupakan amanat UUD 1945 yaitu digunakan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Oleh karena itu APBN disusun untuk kepentingan masyarakat. Dalam APBN 2018, pemerintah telah mencanangkan kebijakan strategis agar target pertumbuhan dalam APBN 2018 dapat tercapai. Lebih lanjut ia menjelaskan beberapa upaya yang akan ditempuh pemerintah untuk merealisasikan target dalam APBN. Pertama, meningkatkan penerimaan baik dari perpajakan, bea cukai dan PNBP. Beberapa kebijakan strategis yang telah dan masih diupayakan seperti perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penggunaan system Automatic Exchange of Information (AEoI), pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis serta pengelolaan asset dan SDA yang optimal. Sementara itu, belanja pemerintah diarahkan untuk peningkatan SDM, infrastruktur dan program pengentasan kemiskinan. Untuk pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, pemerintah menaikkan jumlah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari 6 juta menjadi 10 juta keluarga. Perluasan bantuan pangan non tunai dari rastra dan pelayanan kesehatan mencapai 92,4 juta jiwa. Defisit dan rasio utang akan terus dikendalikan dan diupayakan menurun dalam jangka menengah.

Narasumber berikutnya, Aditya Nurcholis Hakim, menyampaikan kebijakan sektor keuangan khususnya industri keuangan syariah. Aditya menjelaskan bahwa keuangan syariah terbagi menjadi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, pembiayaan syariah dan dana sosial keagamaan. Di Indonesia menurutnya keuangan syariah dimulai sejak berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat dan kemudian diikuti dengan perusahaan asuransi syariah yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum. Lebih lanjut Adit mengungkapkan bahwa saat ini asset perbankan syariah di Indonesia sebesar Rp. 435 triliun atau mencapai 5,79% dari market share. Angka tersebut menurutnya masih terbilang kecil, sehingga diperlukan upaya – upaya untuk meningkatkan pasar keuangan syariah. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah seperti diversifikasi instrumen Surat Berharga Syariah Negara, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah, pengharmonisasian kebijakan fiskal pemerintah dengan jasa keuangan syariah. Saat ini juga pemerintah mulai fokus pada penerbitan project financing sukuk sebagai salah satu alternatif pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, hal tersebut terlihat dari total nilai penerbitan yang semakin meningkat  dari Rp. 800 milyar di tahun 2013 menjadi Rp. 22,53 triliun pada tahun 2018. (is/atn)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 24/KM.10/2018,   USD : 14,134.00    AUD : 10,658.45    GBP : 19,032.00    SGD : 10,539.58    JPY : 12,756.55    EUR : 16,665.12    CNY : 2,222.96