Sosialisasi Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)


Surabaya, (12/04): Badan Kebijakan Fiskal (BKF) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur mengadakan Sosialisasi PMK Nomor 18/PMK.010/2018  tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP). Sosialisasi ini bertempat di Wyndham hotel Jawa Timur dan dihadiri oleh Forum Komunikasi Asosiasi (FORKAS) Jawa timur, para pengusaha pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Dinas Perindustrian.

Sosialisasi dibuka dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJBC Jawa Timur, Muhamad Purwantoro. Dalam sambutannya, Muhamad Purwantoro mengatakan bahwa dalam melihat perjanjian perdagangan, kita harus melihat secara utuh bukan hanya dalam mikro saja tetapi juga dari sisi makro. Mungkin akan terjadi sedikit penurunan dalam penerimaan bea masuk tapi kita juga harus melihat manfaat sisi makro dari perjanjian perdagangan tersebut bagi perekonomian kita. Kita harus bisa memanfaatkan peluang perdagangan yang timbul akibat perjanjian  dengan mendorong eksportir kita untuk dapat memanfaatkan peluang ini.

Acara dipandu oleh Hari Poerna Setiawan, Kepala Subbidang Tarif Bea Masuk Preferensi, BKF, dengan narasumber pertama Marina Novira, Kasubdit Mitra Asia Pasific, Kementerian Perdagangan. Novira menerangkan bahwa dengan adanya kebutuhan untuk melakukan transaksi perdagangan di tingkat internasional dengan aturan main yang “lebih adil”, maka dibutuhkanlah Free Trade Agreement (FTA) yaitu Perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan secara bilateral atau regional. Salah satu dari FTA tersebut adalah ASEAN – Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP). Tujuan dari AJCEP adalah memperkuat integrasi ekonomi antara ASEAN dan Jepang, termasuk di dalamnya membentuk kawasan perdagangan bebas, meningkatkan daya saing ASEAN dan Jepang di pasar dunia, serta meliberalisasikan dan memfasilitasi perdagangan barang, jasa, investasi dan sharing/transfer of technology.

Narasumber kedua, Djaka Kusmartata, Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan Internasional, BKF, yang menjelaskan bahwa perjanjian ini membuka peluang lebar untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut data perdagangan Indonesia tahun 2015, Indonesia mengalami surplus perdagangan yaitu sekitar 7,67 milyar US dollar, dan urutan pertama tujuan ekspor Indonesia adalah negara Jepang. Jepang juga menduduki peringkat ketiga negara tujuan Ekspor dari negara-negara ASEAN. Dilihat dari data tersebut peluang kita untuk masuk ke pasar negara Jepang sangat terbuka lebar jika kita dapat bersaing dengan negara-negara di ASEAN. Kita perlu mendorong ekspor barang dan jasa yang telah diperjanjikan melalui sosialisasi ke masyarakat dengan lebih massif sehingga mendorong kualitas dan kuantitas produksi dalam negeri untuk dapat diekspor. Dari sisi impor, Jepang menduduki peringkat ketiga impor Indonesia. Barang-barang yang di impor dari Jepang sebagian besar bukan merupakan saingan dari barang produksi dalam negeri dan merupakan barang-barang yang dibutuhkan untuk sektor industri dan pembangunan di Indonesia seperti mesin dan otomotif.

Selanjutnya, narasumber ketiga yaitu Fanie Warfanie, Kepala Seksi Surat Keterangan Asal, Subdirektorat Ketentuan Asal Barang,  Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, menerangkan mengenai Surat Keterangan Asal (SKA)/Certificate of Origin. SKA adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia). Ada dua jenis SKA yaitu SKA Preferensi dan SKA non preferensi. SKA preferensi adalah SKA yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan di negara ekspor. SKA Non Preferensi adalah SKA yang digunakan dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk di negara tujuan ekspor di negara tujuan ekspor. SKA diterbitkan secara online melalui http://e-ska.kemendag.go.id.

Widia Ariadi, Kepala Seksi Regional III, Subdirektorat Regional, Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga, Direktorat Jenderal Bea cukai sebagai narasumber terakhir memaparkan petunjuk teknis pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian. Petunjuk teknis tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional. Sosialisasi diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan peserta. (atn)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 39/KM.10/2018,   USD : 14,856.00    AUD : 10,657.85    GBP : 19,469.42    SGD : 10,825.63    JPY : 13,288.31    EUR : 17,323.94    CNY : 2,165.30