BKF Selenggarakan Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue


Jakarta, (26/3) - Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyelenggarakan Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue (HLPD) 2018 di Aula Mezanin, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan. HLPD yang merupakan kerja sama Kementerian Keuangan dengan pemerintah Australia dan Australia National University (ANU) ini mengangkat tema  “Better Local Government Budget Management in Globalized Economy”.

HLPD tahun 2018 diawali dengan welcome remarks oleh Allaster Cox selaku Duta Besar Australia untuk Indonesia dan keynote speech oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam pidato kuncinya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa sejak diberlakukan desentralisasi fiskal, alokasi keuangan untuk pemerintah daerah melonjak dari 19.2% di tahun 1990 menjadi 34.5% di tahun 2018. Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa untuk semakin meningkatkan pertumbuhan di daerah, sejak tahun 2015 pemerintah meluncurkan alokasi dana desa yang pada tahun ini difokuskan pada program padat karya. Namun demikian, tiap pemerintah daerah belum menunjukkan hasil kinerja yang relatif sama antar daerah. “Ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer daerah masih sangat tinggi,” ungkap Menteri Keuangan terbaik di dunia tersebut.

HLPD tahun 2018 membagi sesi diskusi ke dalam 3 sesi.  Pada sesi pertama “Setting The Scene”, 4 pembicara kompeten menyampaikan gagasannya dipandu oleh Mohamad Al Arief, Staf Khusus Menteri Keuangan. Keempat pembicara tersebut adalah Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Machfud Sidik dari Universitas Indonesia, Arianto Patunru dari ANU, dan Hal Hill dari ANU.

Pada kesempatan ini, Suahasil memaparkan bahwa indikator makro ekonomi yang stabil dan membaik seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang rendah telah berkontribusi terhadap daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Dikatakan Suahasil, dalam jangka menengah, Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya pertumbuhan yang tidak merata antar daerah, urbanisasi yang cepat, laju pertumbuhan penduduk dan perluasan lahan perkotaan yang tidak merata, serta kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara setara.

Suahasil menambahkan, untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah merumuskan kerangka kebijakan jangka menengah yang mengarah pada penguatan manajemen fiskal untuk mendorong investasi dan daya saing dengan memperkuat kualitas anggaran, memperluas ruang fiskal, dan menjaga keberlanjutan dan manajemen risiko.

Sesi kedua yang mengangkat topik Efficiency and Effectiviness of Budget Management in Local Government” dipandu oleh Askolani, Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Sesi ini menghadirkan 4 pembicara yakni Boediarso Teguh Widodo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan 3 pembicara dari ANU: Blane Lewis, Sarah Dong, dan Nguyen Hieu.

Empat pembicara lainnya yang juga berbagi gagasan dalam sesi ketiga yakni Simon Edward Lumban Gaol dari Kemendes PDTT, Hans Antlov dari World Bank, Hefrizal Handra dari Universitas Andalas, dan Katherine Tuck dari Australian Treasury. Sesi yang mengangkat topik “Inter-Governmental Transfers and Village Fund” dipandu oleh Noldy Tuerah dari Universitas Sam Ratulangi.

Setelah ketiga sesi diskusi berakhir, acara ini diakhiri dengan ­­closing remarks oleh Hidayat Amir selaku Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. (atw/is)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 39/KM.10/2018,   USD : 14,856.00    AUD : 10,657.85    GBP : 19,469.42    SGD : 10,825.63    JPY : 13,288.31    EUR : 17,323.94    CNY : 2,165.30