Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013


Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Memiliki Hubungan Keterkaitan

Surabaya (04/05): Dalam rangka mewujudkan iklim usaha industri hasil tembakau yang kondusif serta untuk mengamankan penerimaan negara dari upaya penghindaran tarif cukai, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur kembali ketentuan mengenai hubungan istimewa antar pabrik hasil tembakau. Hal ini disampaikan pada acara sosialisasi PMK Nomor 78/PMK.011/2013 tanggal 12 April 2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Memiliki Hubungan Keterkaitan di Surabaya tanggal 3 dan 4 Mei 2013.

Sosialisasi yang diselenggarakan selama dua hari ini bertempat di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I dan di Hotel Novotel Surabaya. Hari pertama ditujukkan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I dan Jawa Timur II sedangkan hari kedua diperuntukkan bagi para pengusaha pabrik hasil tembakau di wilayah Jawa Timur.

Pada sosialisasi ini, Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Timur I, Yusmariza, berkesempatan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara sedangkan keynote speech disampaikan oleh Astera Primanto Bhakti, Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara – Badan  Kebijakan Fiskal.

Pelaksanaan sosialisasi terbagi menjadi dua sesi yakni sesi I yang merupakan tataran kebijakan dan sesi II dengan materi petunjuk pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian hubungan keterkaitan. Hadir sebagai pembicara pada sesi I adalah Kepala Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai II Badan Kebijakan Fiskal, Djaka Kusmartata dan Kepala Seksi Cukai Hasil Tembakau II DJBC, Akbar Harfianto. Dipandu oleh moderator Kepala Subbidang Cukai Badan Kebijakan Fiskal, Sarno, sesi I ini membahas pokok-pokok kebijakan PMK No.78/PMK.011/2013, sistematika penetapan hubungan keterkaitan pengusaha pabrik hasil tembakau, serta kriteria hubungan pengusahaan antar pabrik tersebut yang ditinjau dari aspek permodalan, manajemen kunci, penggunaan bahan baku berupa tembakau iris, dan/atau hubungan keluarga.

Sesi II diisi dengan simulasi hubungan keterkaitan antar pengusaha pabrik hasil tembakau terkait mekanisme penelitian dan pemeriksaan yang dimoderatori Kepala Kepala Seksi Peraturan Cukai dan Peraturan Lainnya – Direktorat PPKC – DJBC, Nur Rusydi dan menghadirkan nara sumber Kepala Subdirektorat Perencanaan Audit DJBC, Irwan Djuhais serta Kepala Seksi Cukai Hasil Tembakau III – Direktorat Cukai, Agung Widodo. Kedua sesi tersebut ditutup dengan diskusi dan tanya jawab dengan peserta sosialisasi. (swp/pkpn)

  Kurs Pajak : KMK Nomor 47/KM.10/2018,   USD : 14,702.00    AUD : 10,626.17    GBP : 19,077.64    SGD : 10,663.83    JPY : 12,913.31    EUR : 16,637.73    CNY : 2,117.26