Kesiapan Indonesia Mengimplementasikan Cross Border Offering melalui ASEAN Disclosure Standard Scheme

Penulis: Suparman Zen Kemu dan Tri Achya Ngasuko (Tahun 2017)

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena pasar modal merupakan salah satu medium yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana, seperti perusahaan (emiten), dengan pihak yang memiliki dana yaitu investor perorangan atau institusi.....


Kajian SiLPA

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2017)

Alokasi Transfer ke Daerah mengalami peningkatan dari Rp411,3 triliun (2011) menjadi Rp623,1 triliun (2015). Peningkatan tersebut diikuti dengan peningkatan belanja APBD dari Rp518,7 triliun (2011) menjadi Rp948,9 triliun (2015). Pada tahun 2016 realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN ....


Kajian Pengembangan Model Proyeksi Penerimaan Perpajakan

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2017)

Berdasarkan asumsi makro yang ditetapkan Pemerintah dan DPR yang meliputi pertumbuhan ekonomi; inflasi; tingkat suku bunga SBI 3 bulan; nilai tukar; harga minyak; dan lifting minyak, disusunlah target penerimaan perpajakan dengan tetap mempertimbangkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya dan....


Model Perhitungan Dividend Payout Ratio BUMN dengan Mempertimbangkan Kebutuhan Capital Expenditure dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Infrastruktur

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2017)

Dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diperlukan penerimaan negara yang dapat berasal dari beberapa sumber. Salah satu penerimaan negara dalam APBN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....


Kajian Sinergi Program Rastra Dengan Program Keluarga Harapan

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2017)

Berbagai program telah digunakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat miskin, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) serta Program Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra - sebelumnya disebut Raskin). Secara khusus, dalam jangka pendek PKH ditujukan untuk mengurangi beban RTSM, serta dalam jan....


Kajian Benefit Incidence atas Subsidi dan Bantuan Sosial

Penulis: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2016)

Selama satu dekade terakhir, angka kemiskinan mengalami penurunan meskipun dengan slope semakin landai. Perkembangan Gini ratio juga sempat stagnan di level tertinggi yaitu kisaran 0,41 kemudian turun menjadi 0,40 pada tahun 2016.....


Review Ketentuan Perpajakan E-Commerce di Indonesia

Penulis: Apri Sya'bani, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (Tahun 2016)

Tulisan ini membahas tantangan perpajakan e-commerce di era ekonomi digital dan mereview respon kebijakan serta aturan main e-commerce yang dikeluarkan oleh otoritas perpajakan pada khususnya, dan sektor pengawas terkait pada umumnya, dengan metodologi kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis no....


Peningkatan Keuangan Inklusif Melalui Integrasi Kartu Bantuan Sosial

Penulis: Penelit Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (Tahun 2016)

Indonesia berkeinganan untuk meningkatkan indeks keuangan inklusifnya pada akhir tahun 2019. Upaya peningkatan aksesabilitas terhadap jasa keuangan telah banyak dilakukan oleh Indonesia.....


PPN dan Daya Saing Industri Tepung Terigu Nasional

Penulis: Mohammad Nasir, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (Tahun 2016)

Terdapat pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) yang berbeda atas tepung terigu bahan makanan dan bahan pakan ternak (produk sampingan) memberikan konsekuensi yang berbeda.....


Pengelolaan Industri Ekstraktif di Indonesia : Kebijakan Fiskal dan Tantangan Ke Depan

Penulis: Sofia Arie Damayanty, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (Tahun 2016)

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggantungkan penerimaan negaranya dari sumber daya alam, minyak dan gas bumi serta mineral lainnya.....


ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 2/KM.10/2018,   USD : 13,445.00    AUD : 10,556.43    GBP : 18,232.76    SGD : 10,123.64    JPY : 11,924.68    EUR : 16,191.33    CNY : 2,072.20