Badan Kebijakan Fiskal

Analisis Pembebasan Withholding Tax atas Investasi Keuangan Lintas Negara di Kawasan ASEAN Dan ASEAN+3

Penulis: Pusat Kebijakan Kerja Sama Regional dan Bilateral (Tahun 2018)

Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN yang telah berkomitmen untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN melalui visi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2025. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, secara gradual Indonesia akan memperluas hubungan kemitraan ekonomi dengan negara-negar....

Pemetaan Jenis dan Tarif PNBP Kementerian Perhubungan dan Penyusunan Kerangka Analis Penentuan Perubahan Tarif PNBP Kementerian/Lembaga

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)

PNBP Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan salah satu PNBP Kementerian Lembaga (K/L) yang memberikan kontribusi signifikan dalam APBN. PNBP Kemenhub terus mengalami peningkatan dari Rp1,3 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp7,3 triliun pada tahun 2017.....

Kajian Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kebijakan Dana Desa menjadi salah satu program unggulan Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan dan kemiskinan desa. Hal tersebut dapat dilihat dari keseriusan Pemerintah dalam m....

Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU Dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi1. Besaran DAU dalam APBN selama periode tahun 2012 - 2017 senantiasa meningkat dengan rata-ra....

Strategi Menjaga Kesinambungan Fiskal Jangka Panjang

Penulis: Tim PKEM-PKAPBN, Badan Kebijakan Fiskal (Tahun 2018)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan fiskal serta merumuskan strategi dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari instansi resmi, antara lain BPS dan Kemenkeu. Adapun metode penelitian dila....

Kajian Perumusan Draf Standar Operasional Dan Prosedur (SOP) Perubahan Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi Secara Langsung Sebagai Tindak Lanjut Perluasan Uji Coba Subsidi Langsung Pupuk (SLP)

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)

Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1969. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dan sektor pertanian sebagai sektor yang menggunakan tenaga kerja terbesar.....

Optimalisasi Lembaga Keuangan Dalam Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Penulis: Syahrir Ika dan Mutaqin, Peneliti pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (Tahun 2017)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji : (i) urgensi kebijakan pemerintah tentang program pembiayaan Ultra Mikro, (ii) mempelajari skema Pembiayaan Ultra Mikro, (iii) mengetahui progress penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro, (iii) mengetahui progress penyaluran UMi, dan (iv) mengetahui evaluasi p....

Dukungan Fiskal Pada Sektor Pertanian dan Kedaulatan Pangan

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tahun 2017)

Sektor penting yang mendukung tercapainya kedaulatan pangan diantaranya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tampak dari besarnya kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja. Namu....

Review Belanja (Spending Review): Dampak Penganggaran Sektoral Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tahun 2017)

Mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal seringkali dianggap sebagai ultimate goal dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, misalnya dari bauran kebijakan fiskal, moneter dan sistem keuangan. Berbagai literatur menunjukkan....

Optimalisasi Kebijakan Pungutan OJK Kepada Pelaku Sektor Jasa Keuangan: Pendekatan Teoritis dan Analisis Empiris

Penulis: Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (Tahun 2017)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni seluruh pelaku usaha sektor keuangan diwajibkan membayar iuran (pungutan), termasuk profesi penunjang.....

DISCLAIMER

Pandangan dan pendapat yang dikemukakan dalam artikel ini adalah dari penulis dan tidak mencerminkan kebijakan resmi dari Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.

The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official policy from Fiscal Policy Agency, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.

ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN

KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710 - email: ikp@fiskal.kemenkeu.go.id

KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.kemenkeu.go.id

Kurs Pajak : KMK Nomor 19/MK.10/2019, USD : 14,137.00 AUD : 10,111.62 GBP : 18,483.08 SGD : 10,444.18 JPY : 12,669.80 EUR : 15,943.65 CNY : 2,104.70