V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera
Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi1. Besaran DAU dalam APBN selama periode tahun 2012 - 2017 senantiasa meningkat dengan rata-ra....
Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)
PNBP Kementerian Perhubungan (Kemenhub) merupakan salah satu PNBP Kementerian Lembaga (K/L) yang memberikan kontribusi signifikan dalam APBN. PNBP Kemenhub terus mengalami peningkatan dari Rp1,3 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp7,3 triliun pada tahun 2017.....
Penulis: Tim PKEM-PKAPBN, Badan Kebijakan Fiskal (Tahun 2018)
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan fiskal serta merumuskan strategi dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal jangka panjang di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari instansi resmi, antara lain BPS dan Kemenkeu. Adapun metode penelitian dila....
Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Tahun 2018)
Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1969. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban petani dan sektor pertanian sebagai sektor yang menggunakan tenaga kerja terbesar.....
Penulis: Syahrir Ika dan Mutaqin, Peneliti pada Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (Tahun 2017)
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji : (i) urgensi kebijakan pemerintah tentang program pembiayaan Ultra Mikro, (ii) mempelajari skema Pembiayaan Ultra Mikro, (iii) mengetahui progress penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro, (iii) mengetahui progress penyaluran UMi, dan (iv) mengetahui evaluasi p....
Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tahun 2017)
Sektor penting yang mendukung tercapainya kedaulatan pangan diantaranya adalah sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Hal ini tampak dari besarnya kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja. Namu....
Penulis: Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tahun 2017)
Mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal seringkali dianggap sebagai ultimate goal dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, misalnya dari bauran kebijakan fiskal, moneter dan sistem keuangan. Berbagai literatur menunjukkan....
Penulis: Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (Tahun 2017)
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni seluruh pelaku usaha sektor keuangan diwajibkan membayar iuran (pungutan), termasuk profesi penunjang.....
Penulis: Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (Tahun 2017)
Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah disahkan dan dinyatakan berlaku oleh Pemerintah pada tanggal 16 Juli 2008. Dengan diberlakukannya undangundang tersebut, bank syariah yang sudah lama berdiri di Indonesia akhirnya memiliki dasar hukum kelembagaan atas organisasinya. ....
Penulis: Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (Tahun 2017)
Fiscal Policy Agency, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, has supported a series of conferences looking at Indonesia's economic transition and issues related to the middle-income trap. This year's program "Unlocking Public and Private investment" was the sixth conference and focuse....
KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710 - email: ikp@fiskal.kemenkeu.go.id
KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.kemenkeu.go.id
Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan © 2016 |
Peta Situs |
FAQ |
Prasyarat |
Hubungi Kami |
Perpustakaan Kemenkeu |
Perpustakaan Fiskal
Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan © 2016 |
Peta Situs |
FAQ |
Prasyarat |
Hubungi Kami |
Perpustakaan Kemenkeu |
Perpustakaan Fiskal
Kurs Pajak : KMK Nomor 9/MK.10/2019,
USD : 14,086.00
AUD : 10,025.29
GBP : 18,127.56
SGD : 10,379.03
JPY : 12,737.14
EUR : 15,915.77
CNY : 2,079.29