Buku

Indonesia and ASEAN Plus Three Financial Cooperation; Domestic Politics, Power Relations, and Regulatory Regionalism

Eko Saputro (Tahun 2017)

Financial regionalism in East Asia has stimulated not only a new architecture for regional governance, but also a transformation in Indonesia’s national regulatory framework. As a relatively new phenomenon compared to trade regionalism, financial regionalism has successfully shaped cooperative networks among financial authorities in East Asia. In this incisive new book, Eko Saputro explores how new financial alliances and regulatory frameworks will allow Indonesia to rapidly take a new place at the global table, bringing the explosive growth that other Asian countries have seen to the archipelago nation. This book will be of equal value to academics, policy makers, students, and scholars, both in the region and abroad.

Contents:

  1. Introduction: Indonesia and the Dynamics of Regional Financial Cooperation.
  2. Explaining Financial Regionalism in East Asia.
  3. The Progress of East Asian Financial Regionalism.
  4. Domestic Politics in Indonesia and Financial Regionalism in East Asia.
  5. Power Relations, Bilateral ties and Indonesia’s Responses
  6. Indonesia and the CMIM
  7. Indonesia and the ABMI
  8. Conclusions


Buku

Penerimaan Perpajakan: Merespon Pencapaian dan Tantangan Perubahan Ekonomi

Editor: Singgih Riphat, Mohammad Nasir & Purwoko (Tahun 2017)

Buku ini merangkum beberapa artikel yang berisi gagasan, pemikiran, analisis, dan ide-ide dari para peneliti atas beberpa isu mengenai pencapaian realisasi penerimaan perpajakan Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, pencapaian realisasi perpajakan Indonesia tidak sesuai yang diharapkan. Berbagai persoalan ditengarai menjadi penyebab ketidaktercapian tersebut, diantaranya adalah tingkat patuhan warga negara Indonesia atau wajib pajak yang masih rendah, dan penurunan harga beberapa komoditas utama seperti batubara, minyak, gas alam, karet, dan lainnya yang merupakan dampak turunan dari menurunnya ekonomi global. Industri dalam negeri pun, khusunya yang berorientasi ekspor, otomatis terkena imbasnya, dan akhirnya kinerja keuangannya pun mengalami penurunan.

Sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak mutlak diperlukan dengan tetap menjaga performa wajib pajak. Wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya harus didorong untuk patuh demi keadilan dan kesinambungan keuangan Pemerintah. Kelembagaan dan petugas pajak pun harus didorong terus untuk meningkatkan kredibilitasnya sehingga tercipta kepercayaan pada masyarakat. Di sisi lain, perubahan teknologi dapat dipastikan akan terjadi, sehingga perlu dicermati agar kebijakan perpajakan dapat seirama serta potensi penerimaan perpajakan nantinya tidak hilang begitu saja.

Para pemerhati kebijakan fiskal dan mahasiswa di bidang ekonomi nampaknya relevan untuk membaca buku ini sebagai bahan referensi tambahan, khususnya dalam kaitannya dengan penerimaan perpajakan di Indonesia. Selain itu, buku ini dapat menjadi media komunikasi antara Pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kondisi dan kebijakan fiskal di Indonesia.

 

DAFTAR ISI

  1. Reformasi Perpajakan Indonesia 1983-2013: Konsolidasi Untuk Optimalisasi Penerimaan Perpajakan. Singgih Riphat
  2. Potret Kinerja Perpajakan Indonesia: Catatan Tentang Lemahnya Penerimaan Perpajakan. Singgih Riphat
  3. Dukungan Fiskal Bagi Industri Film Indonesia. Sofia Arie Damayanti & Mohammad Nasir
  4. Pembebasan PPN atas Penyerahan Kayu Bulat: Layakkah? Hadi Setiawan, Sofia Arie Damayanti & Mohamad Nasir
  5. Pungutan Atas Emisi Kendaraan Bermotor – Jenis Pungutan Apa Yang Paling Tepat? Eddy Mayor Putra Sitepu
  6. Kajian Beberapa Permasalahan dalam Industri Kakao Nasional. Budhi Setyawan
  7. Hubungan Bilateral Antara Indonesia dan Singapura Dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan pengaruhnya Terhadap Investasi. Akhmad Yasin
  8. Kelayakan Keekonomian P3B Indonesia – Bahrain. Mohamad Nasir
  9. Inovasi Pemungutan PPN E-Commerce. Purwoko


Buku

Bunga Rampai Kebijakan Makro-Fiskal Indonesia

Editor: Riyanto & Widiyanto (Tahun 2016)

Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan interaksi yang dinamis dan sinergis di antara tiga kebijakan ekonomi utama yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan sektor riil. Interaksi yang dinamis dan sinergis antara tiga kebijakan tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adil dan merata dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif adil dan merata dalam rangka mencapai Visi Pembangunan Nasional 2016-2020 yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong. Bunga Rampai yang berjudul “Kebijakan Makro-Fiskal Ekonomi Indonesia” ini berusaha menyampaikan berbagai kajian yang mewakili masing-masing kebijakan ekonomi di atas namun dengan penekanan pada kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal.

  1. Membangun Indeks Koinsiden Untuk Konsumsi Dan Investasi. Riyanto, Anton Hendranata, Usman, Dan Rudi Handoko.
  2. Penanaman Modal Asing Dan Investasi. Yoopi Abimanyu
  3. Pemulihan Sektor Pariwisata Paska Bencana Melalui Peningkatan Investasi. Yuventus Effendi.
  4. Analisis Hubungan Perpajakn Pusat Dan Daerah Dalam Mendukung Kebijakan Investasi Nasional. M. Zainul Abidin.
  5. Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Penerimaan Pajak Di Indonesia. Yusuf Munandar
  6. Analisis Asuransi Pertanian Terintegrasi Untuk Mendorong Sektor Pertanian. Praptono Djunaedi
  7. Efektivitas Diseminasi Kebijakan Fiskal Indonesia Melalui Media Berbasis Handphone. Yusuf Munandar.
  8. Korelasi Kebijakan Fiskal Dan Moneter: Uji Empiris Dengan Data Indonesia. Yoopi Abimanyu
  9. Optimalisasi Sumber Pembiayaan Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Noeroso L. Wahyudi
  10. Flypaper Effect of Unconditional Grants, Non-Matching Grants and Regional Revenue to Regional Spending In East Java Province. Cornelius Tjahjaprijadi.


Buku

Jasa Keuangan IJEPA: Tinjauan Perlakuan Istimewa & Manfaatnya

Editor: Dr. Irfa Ampri, Gandy Setiawan, Eladirman (Tahun 2016)

Kesepakatan IJEPA diresmikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2017 lalu. Semenjak berlaku efektifnya pada tanggal 1 Juli 2008 lalu hingga pada saat kajian ini disusun, implementasi IJEPA tercatat telah menginjak usia tujuh tahun. Sementara itu, berdasarkan ketentuan dalam pasal 151 perjanjian IJEPA, paska lima tahun implementasi IJEPA pihak Indonesia dan Jepang dapat melakukan general review untuk membahas isu-isu strategis dalam IJEPA yang perlu disesuaikan berdasarkan perspektif kepentingan kedua pihak.

Terkait dengan hal tersebut, pada tahun 2015 Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) – Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan kemudian menggagas dilaksanakannya suatu kajian evaluasi terhadap pemanfaatan IJEPA jasa keuangan bagi Indonesia. Buku ini dapat menjadi bagian literatur penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk memahami dinamika pemanfaatan implementasi jasa keuangan IJEPA, dan berguna bagi perumusan kebijakan kerjasama ekonomi selanjutnya baik dengan Jepang maupun negara mitra Indonesia lainnya.

 

Daftar Isi

  1. Pendahuluan
  2. Struktur Jasa Keuangan dan Komitmen WTO Indonesia dan Jepang
  3. Kepentingan Nasional Indonesia dalam Sektor Jasa Keuangan
  4. Perlakuan Istimewa IJEPA
  5. Pemanfaatan Aktual Terhadap Perlakuan Istimewa IJEPA
  6. Manfaat Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia
  7. Strategi Indonesia Mengawal IJEPA Jasa Keuangan


Buku

Mengawal Kebijakan Ekonomi Regional dan Bilateral: Sinergi Dengan Kebijakan Domestik Untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan

Penyunting: Irfa Ampri dan Gandy Setiawan (Tahun 2016)

Buku ini mengulas beberapa inisiasi kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia khususnya di bidang ekonomi dan keuangan, antara lain keanggotaan Indonesia dalam Asian Infrastructure Fund (AIF) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), liberalisasi sektor jasa, serta good governance dalam proyek-proyek infrastruktur Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang terbuka (open country) di bidnag perekonomian membuka diri untuk bekerja sama dengan negara-negara lain, baik pada level bilateral, regional, maupun multilateral, dengan menganut prinsip saling menguntungkan (mutually benefit) dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Kerja sama yang paling kompleks dapat berupa zona perdagangan bebas, economic partnership afreement (EPA), comprehensive economic partnership (CEPA), maupun komunitas ekonomi (economic community).

Penyusunan buku ini menjadi salah satu bentuk perwujudan pembelajaran (lesson learnt) dari isu-isu kerja sama yang digulirkan. Diharapkan kehadiran buah pemikiran dari para penulis dapat memperkaya khazanah pengetahuan Indonesia di bidang kerjasama internasional, serta dapat dijadikan tambahan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan di negeri ini.

DAFTAR ISI

  1. Metode Skeduling Komitmen Liberalisasi Sektor Jasa dan Tinjauannya untuk Kasus Indonesia. Sigit Setiawan
  2. Analisi Yuridis Pendekatan Positive List (Bottom Up) dengan Value Adds Obligations Sektor Jasa di Beberapa Regional Trade Agreements (RTAs) Indonesia. Titis Ayu Widowati P
  3. Pengukuran Dampak Makroekonomi atas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Jepang. Gerginto & Sausan Afifah Muti
  4. Peran Lembaga Pembiayaan Infrastruktur di Asia dalam Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Indonesia. Yiska Dini Nastiti & Jatu Setyarsi Hartini
  5. Good Governance dalam pengelolaan Proyek-Proyek Infrastruktur di Indonesia. Makmun Syadullah
  6. Dampak Konferensi Inklusi Keuangan ASEAN terhadap Peningkatan Komitmen Inklusi Keuangan antar Negara ASEAN. Yiska Dini Nastiti
  7. Strategi Penguatan Kerjasam Ekonomi dan Perdagangan Indonesia-India. Ragimun
  8. Tinjauan terhadap Kerjasama Pembangunan Bilateral Indonesia dengan Jepang. Sigit Setiawan
  9. Kesiapan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Suparman Zen Kemu


ESELON I KEMENTERIAN KEUANGAN


KONTAK: Jl. Dr. Wahidin No. 1 Gd. R. M. Notohamiprodjo, Jakarta Pusat 10710
email: ikp@fiskal.depkeu.go.id

  Kurs Pajak : KMK Nomor 21/KM.10/2017,   USD : 13,323.00    AUD : 9,907.37    GBP : 17,281.27    SGD : 9,582.96    JPY : 11,933.93    EUR : 14,852.52    CNY : 1,937.44