V I S I : Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Antisipatif
dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera

Pemerintah dan DPR Sepakati Angka Subsidi Listrik dan Elpiji

Jakarta, (20/9): Pembahasan lanjutan dalam rangka penyusunan RAPBN 2017 antara Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI kembali diadakan di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Senayan, dengan agenda pembahasan angka subsidi energi 2017.

Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro ICP, Lifting Minyak dan Gas

Jakarta, (19/9): Pemerintah dengan DPR RI kembali mengadakan rapat lanjutan penyusunan RAPBN 2017 dengan agenda pembahasan angka asumsi makro ICP, lifting minyak dan gas. Rapat yang digelar di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI ini dipimpin oleh Ahmad Noor Supit yang merupakan Wakil Ketua Banggar DPR dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara yang menjadi koordinator panja pemerintah.

Banggar DPR RI Sepakati Angka-Angka Asumsi Makro RAPBN 2017

Jakarta, (13/9): Pemerintah bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI kembali mengadakan rapat penyusunan RAPBN Tahun 2017 di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Banggar Said Abdullah ini membahas angka-angka asumsi makro dalam RAPBN Tahun 2017 yang sebelumnya telah disetujui oleh Komisi XI DPR RI. Hadir mewakili pemerintah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan selaku Koordinator Panja Pemerintah, Suahasil Nazara, didampingi oleh perwakilan dari Bank Indonesia (BI), B

Study Visit Ministry of Finance of Vietnam: Sharing Experiences and Training on DMFAS 6.0

Jakarta, (7/9): Kementerian Keuangan kembali menerima kembali kunjungan dari negara sahabat. Kunjungan kali ini merupakan study visit dari Kementerian Keuangan Vietnam yang bertujuan untuk menimba ilmu dan berbagi pengalaman terkait Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS). Diskusi dan Sharing Knowledge dilakukan di Ruang Rapat Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Gedung R.M Notohamiprodjo, lantai 7.

Analisis dan Evaluasi SiLPA Pemerintah Daerah

Surabaya (16/9): Bertempat di Hotel Garden Palace Surabaya pada tanggal 16 September 2016, acara FGD Pengelolaan APBD Yang Optimal bertajuk Analisis dan Evaluasi SiLPA Pemerintah Daerah dibuka oleh Rofyanto Kurniawan, Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal.

(tidak ada agenda tersedia)

Kurs Pajak Ditetapkan
20 September 2016

Berlaku 21 September 2016 sampai dengan 27 September 2016

Kode Negara Rupiah
USD Amerika Serikat 13,173.00
AUD Australia 9,871.66
SGD Singapura 9,649.54
JPY Jepang 12,876.25
CNY Renminbi Tiongkok 1,973.49

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK Nomor 40/KM.10/2016 Tanggal 20 September 2016

Pendapatan Negara1.761,6
> Pen. Perpajakan1.489,3
> Pen. Bukan Pajak269,1
> Hibah3,3
Belanja Negara1.984,1
> Belanja Pem. Pusat1.319,5
> Transfer ke Daerah664,6
Surplus/(Defisit) (222,5)
Pembiayaan222,5
> Dalam negeri237,7
> Luar Negeri(20,0)
Pertumb. Ekonomi (%)5,7
Inflasi (%) y-o-y5,0
Kurs (IDR/USD1)12.500
Tk.Bunga SPN 3 bln (%)6,2
Harga Minyak(USD/brl)60
Lift. Minyak (ribu brl/hari)825
Lift. Gas (ribu brl/hari setara minyak)1.221

Pemerintah Membahas PNBP Non Migas dengan DPR RI

Jakarta, (5/9): Pemerintah dengan DPR RI kembali mengadakan rapat lanjutan penyusunan RAPBN 2017 dengan agenda pembahasan PNBP dari Kementerian dan Lembaga (K/L) yang memiliki Badan Layanan Umum (BLU)

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI Sepakati PNBP BLU dan Laba BUMN

Jakarta, (6/9): Rapat lanjutan pembahasan PNBP digelar kembali. Rapat diagendakan untuk mendengarkan pemaparan PNBP dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian BUMN. Diselengggarak

Seminar Nasional Sinergi Rastra dan Program Keluarga Harapan (PKH)

Jakarta, (30/08): Badan Kebijakan Fiskal bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft f?r Internationale Zusammenarbeit (GIZ) mengadakan seminar nasional bertemakan Sinergi Rastra dan Program Keluarga Har

Focus Group Discussion: Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Jakarta, (25/8): Untuk memberikan kepastian jaminan sosial kesehatan yang menyeluruh bagi rakyat Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016

Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.010/2016

Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2016

Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri

Eselon I Kementerian Keuangan


Hak Cipta BKF Kementerian Keuangan | Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Hubungi Kami
© 2015 Terms and Condition | Privacy Policy